Parellu, Pejabat Dinas PU Makassar Ikut Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

13 April 2021 02:42
Parellu, Pejabat Dinas PU Makassar Ikut Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Seorang ASN dalam menjalankan tugas dalam jabatannya, dilarang menerima hadiah atau gratifikasi saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila yang bersangkutan tetap menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke KPK, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Terkait gratifikasi ini, Inspektorat kota Makassar menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Kota Makassar, di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kota Makassar, Senin, 12/4/2021.

Sejumlah pejabat struktural lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar mengikuti kegiatan sosialisasi terkait benturan kepentingan, gratifikasi dan keuangan daerah, sesuai Perwali Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Selain itu Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentang Pengawasan dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kota Makassar Nomor: 180.700/013/BPKS/VI/2020 dan Nomor : MOU/06I/2020 Tanggal 30 Juni 2020 dan dalam Rangka Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Kota Makassar Tahun 2021 ikut juga dibahas.

Materi dalam sosialisasi ini disusun oleh Inspektorat Kota Makassar, dan sebagai pemateri di antaranya dari Polda Sulsel, Kejari dan Konsultan Pengelolaan Keuangan Pemkot Makassar.

“Pesertanya adalah seluruh pejabat struktural, dari dinas PU Kota Makassar, baik eselon III, maupun eseleon IV. Termasuk PPTK (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), pejabat pengadaan, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, kata Hamka Darwis, Humas Dinas PU Kota Makassar, Senin 12/4/21.

Kata Hamka, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya dan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh pejabat yang hadir selaku penyelenggara negara terkait batasan-batasan dari sebuah gratifikasi.

” Kenapa sosialisasi ini penting agar supaya pejabat yang hadir benar paham batasan sebuah gratifikasi.”lanjutnya.
Pihaknya juga mengapresiasi inspektorat dengan adanya sosialisasi tersebut karena mampu membentuk birokrasi yang sehat.

“Jadi kami dari Dinas PU Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Makassar yang telah berinisiatif melakukan sosialisasi ketiga materi tersbeut yang memang ketiganya sangat kita butuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkhus dinas PU Kota Makassar, tutup Hamka (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya