JURnal Celebes Pantau Dampak Pandemi Tauwwa pada Tata Kelola Kehutanan
BugisPos — Pemantauan untuk bidang industri dilakukan JURnaL Celebes bersama tim pemantau di delapan
kabupaten di Sulawesi Selatan. Pemantauan tahap kedua dalam program penguatan tata kelola
kehutanan dan kolaborasi parapihak dukungan Program FAO-EU FLEGT ini memantau 25
industri kayu di Sulawesi Selatan mulai Februari-April 2021.
Di Kota Makassar, pemantauan dilakukan di tujuh industri terdiri atas empat Perseroan
Terbatas (PT), satu Commanditaire Vennontschap (CV) dan dua Usaha Dagang (UD). Selebihnya
di 10 kabupaten sembilan di antaranya dalam bentuk UD dan satu PT di Luwu Timur.
Di Makassar satu industri besar bangkrut, lainnya menutup sementara, ada yang terancam
tutup. Sebagian unit usaha beroperasi berdasarkan stok bahan baku yang tersedia.
Ada industri yang masih bertahan yang masih bisa memperoleh pasokan bahan baku dan bisa menjual
produk meski produk dan pendapatan menurun. Di Luwu Timur, PT Berdaya Hijau, sebuah
perusahaan konsorsium kelompok tani hutan, dampingan Sulawesi Communty Foundation
(SCF) justru tidak bisa memenuhi pesanan yang meningkat dari Jawa di masa pandemi karena
industri pengolahan kayu ini kesulitan modal.
Sementara industri kecil yang dipantau, hampir semuanya anjlok. Dengan berbagai siasat
dilakukan untuk tetap bertahan di masa pandemi. Hanya ada satu atau dua industri yang bisa
menerima pasokan bahan baku dan punya modal untuk bisa tetap beroperasi, meskipun
pendapatannya berkurang.
Dampak pandemi sangat dirasakan oleh industri kecil. Selain kekurangan pasokan bahan baku,
permintaan kayu atau produk kayu juga anjlok. Sebagian industri kecil mengandalkan
permintaan pasokan kayu atau produk kayu dari proyek-proyek properti. Tetapi di masa
pandemi, proyek-proyek bangunan atau perumahan juga berkurang drastis, bahkan di daerah-
daerah kabupaten hampir tidak ada pelaksanaan program properti.
Kondisi ini membuat pendapatan industri kayu/kehutanan di Sulawesi Selatan anjlok dari 30-
70 persen. Industri dilematis menghadapi situasi ini terutama terkait dengan karyawan.
Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) konsekuensinya adalah pembayaran pesangon.
Mempertahankan karyawan berat dilakukan ketika perusahaan tidak punya pemasukan
keuangan yang memadai.
Industri besar sangat kesulitan menghadapi situasi yang dilematis ini karena secara formal terikat dengan aturan ketenagakerjaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah kesepakatan
antara karyawan dengan industri untuk mengurangi gaji karyawan.
Sementara industri kecil yang tidak terlalu terikat dengan aturan ketenagakerjaan menyepakati
pekerjaan dan gaji disesuaikan dengan adanya intensitas pekerjaan.
Cara ini merupakan strategi penanggulangan dampak pandemi. Karyawan tidak di-PHK tetapi
bergiliran kerja dan gaji berdasarkan pesanan.
Usulan kepada Pemerintah Akumulasi anjloknya industri kayu dan meningkatnya pembalakan liar di masa pandemi berdampak langsung pada dua sektor yakni usaha ekonomi dan upaya penegakkan hukum
bidang kehutanan. Ini bukan hanya terjadi Sulawesi Selatan tetapi kemungkinan terjadi
berbagai daerah di Indonesia (rls)
