Matemija, Mantan Sekdis PU Lapor Kepala BPBD Enrekang Terkait Dugaan Korupsi

25 June 2021 20:25
Matemija, Mantan Sekdis PU Lapor Kepala BPBD Enrekang Terkait Dugaan Korupsi
Perbatasan Kota Enrekang.

BugisPos — Setelah bebas usai menjalani masa hukumannya, Mantan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Syarifuddin kembali mengungkap kembali kasus yang menjeratnya.

Dirinya telah melaporkan kembali mantan Kepala Dinasnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel atas dugaan tindak pidana korupsi.

Syarifuddin sendiri merupakan eks Narapidana korupsi pada kasus pekerjaan peningkatan rehabilitasi ruas Jalan Pabaian-Tombang, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang 2016 lalu.

Ia telah menjalani hukuman 1 tahun penjara setelah dinilai melanggar pasal 3 UUPTK yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 692 juta.

Namun, setelah menghirup udara bebas Syarifuddin melaporkan mantan Kadis PUPR, Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Kadis BPBD Enrekang, ke Kejati Sulsel atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada kasus yang sama.

Syarifuddin mengatakan, mantan Kadis PUPR Enrekang itu juga harus bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Sebab, menurutnya mantan atasannya itu ikut menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang mengakibatkan kerugian negara.

“Saya dianggap bersalah karena menandatangani SPM yang mengakibatkan kerugian negara,” katanya Syarifuddin saat ditemui Media Jumat (25/6/2021) siang.

“Nah, saat itu bukan cuma saya tandatangan tapi mantan kadis juga, karena dia memang selaku pengguna anggaran. Terus kenapa cuma saya yang dihukum,” tambahnya.

Saat itu dirinya menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Menurutnya, sebagai bawahan dirinya hanya melakukan yang diperintahkan atasan. Padahal, dalam persidangan kerugian negara ini muncul diakibatkan ada tandatangan mantan Kadis PU.

“Saya tidak tau ada kerugian negara. Dilema saat itu karena sebagai bawahan dan ASN, saya hanya melakukan yang diperintahkan, administrasi juga semua sudah berproses,” ujarnya.

“Dana itu kan tidak mungkin cair kalau tidak ada tandatangan atasan (Kadis), kenapa PPK yang tanggung semua,” jelas Syarifuddin.

Syarifuddin divonis bersalah pada 2019 lalu dan juga dipecat dari status ASN nya.

Olehnya itu, dirinya merasa tersalimi dan kembali melaporkan mantan kadisnya itu ke Kejati Makassar.

“Dua bulan setelah saya divonis saya di pecat. Tapi dia (eks kadis PUPR) tidak disentuh sama sekali. Semua harus sama di mata hukum. Makanya saya juga melakukan pelaporan ke Kejati Makassar atas dugaan Tipikor,” tegasnya.

Diketahui, Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera, Arli sebagai penyedia jasa dalam proyek tahun anggaran 2016 itu.

Diketahui, Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur CV Cipta Griyatama Sejahtera, Arli sebagai penyedia jasa dalam proyek tahun anggaran 2016 itu.

Proyek peningkatan jalan Pebaian-Tombang sendiri menyeret tiga terdakwa karena mengerjakan proyek ini tidak sesuai dengan mutu pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian dari proyek itu senilai Rp 692 juta.

Sumber : Syafar
Editor : Syahrul

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya