Reses Di Sejumlah Titik, Yeni Rahman Terima ki Aduan Warga Soal Penutupan Masjid
BugisPos -– Legislator DPRD kota Makassar Fraksi PKS, Yeni Rahman, S.Si menerima berbagai aduan langsung masyarakat sepanjang masa pandemi Covid-19. Mulai bantuan sosial, penanganan covid, manajemen data, dan berbagai masalah yang kerap warga alami di sejumlah titik. Salah satunya warga meminta jangan ada lagi penutupan tempat ibadah di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Makassar.
“Hanya satu saya inginkan, jangan sampai rumah ibadah kita atau masjid kita ditutup bu. Kenapa masjid ditutup baru pasar dan toko dibuka?” ujar Wandi salah satu ketua RT di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sabtu (14/8/2021).
Aduan tersebut ia sampaikan saat kegiatan Reses ketiga masa sidang ke tiga Anggota DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman di Kelurahan Sambung Jawa.
Menanggapi aduan itu, Yeni menyebutkan keluhan-keluhan warga itu dipicu adanya isu pelarangan beribadah di tempat ibadah saat hari raya Idul Adha beberapa waktu lalu.
Oleh karena isu itu, ia saat bersama Fraksi PKS Makassar menemui Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengusulkan mengambil jalan tengah.
“Singkat cerita, akhirnya diambil jalan tengahnya adalah kawasan yang tidak masuk zona merah boleh melakukan ibadah Idul Adha, tetapi yang masuk zona merah tetap tidak bisa,” terangnya.
Meski demikian, Yeni Rahman berujar jika kebijakan tersebut bukan atas dasar keinginan pribadi Wali Kota Makassar, melainkan turunan dari kebijakan pemerintah pusat.
“Jadi ini bukan kemauan Pak Wali, tapi dari pusat sudah begitu ketentuannya, jadi Pak Wali hanya menjalankan, ini semua demi kebaikan kita semua,” sambung Yeni.
Selain itu, Legislator perempuan ini pun banyak menerima aduan terkait bantuan sosial yang penyalurannya tidak merata. Banyak warga yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan.
Dalam respon cepat, ia mengatakan persoalan ini selalu berulang tiap tahunnya dan hingga kini masih belum dibenahi. Yeni akan membicarakan persoalan ini dengan dinas sosial untuk dicarikan solusi.
