HTTP Status[404] Errno [0]

Heboh ki, DPRD Sulsel Anggarkan Baju Dinas 935 Juta, Betulkah Itu?

19 August 2021 01:03
Heboh ki, DPRD Sulsel Anggarkan Baju Dinas 935 Juta, Betulkah Itu?
Gambar Ilustrasi Baju Dinas(Google.com)

BugisPos – DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini menganggarkan Rp 1 miliar untuk 3 set baju dinas. Ini menjadi heboh di media sosial (medsos) lantaran dianggap bukan bagian dari refocusing anggaran di tengah pandemi COVID-19.

Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan 3 set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian dinas harian. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar.

“Baru dianggarkan tahun ini,” ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021).

Jabir mengatakan anggaran nyaris senilai Rp 1 miliar untuk pakaian dinas itu sudah sesuai dengan aturan. Dia juga menyebutkan satu set pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar. Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang.

“Kalau itu per pasang Rp 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam pajaknya kan jatuhnya pasti Rp 450 ribu, Pak. Memang nilainya tinggi, tapi karena DPRD banyak, Pak, kali 85 mi Pak. Coba kalau 30 atau 50 orang biayanya juga tidak sebesar begitu,” katanya.

Dia juga mengatakan proses pengadaan baju dinas ini juga dipastikan sesuai aturan, yakni melalui tahap lelang.

“Begini Pak, soal baju itu kan prosedur lelang itu pun ada juga aturannya. Tidak mungkin kita anggarkan kalau tidak jelas,” ucap Jabir.

Menurut Jabir, pengadaan baju dinas itu juga berdampak secara langsung ke masyarakat, yakni ke tukang jahit.

“Ceritanya itu dilelang. Pengusaha bisa dapat (pekerjaan). Bisa pekerjakan karyawannya kan begitu maksudnya. Tujuan memperdaya ekonomi juga Pak. Kalau tidak dilelang juga kan komunitas penjahit juga tidak dapat apa-apa, Pak. Itu dilema juga. Beda kalau itu tidak ada efeknya di masyarakat,” kata Jabir.

Jabir menambahkan semua pihak sebaiknya bijak menilai hal ini. Sebab, pengadaan baju dinas, selain sudah sesuai aturan, bukan pengadaan yang tidak efektif.

“Di sisi lain kita juga menggerakkan ekonomi, di situ logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efektif ke masyarakat. Contoh umpamanya gajinya (gaji anggota dewan), tunjangannya dikasih naik, nah itu baru kan bisa jadi masalah,” katanya.

Jabir Singgung Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang
Jabir menilai hebohnya pengadaan baju dinas ini tak lepas dengan pengadaan baju ‘Louis Vuitton’ DPRD Tangerang. Jabir pun memastikan pengadaan baju dinas oleh DPRD Sulsel berbeda dengan DPRD Tangerang.

“Ini awalnya dari Tangerang, itu mungkin tidak wajar pakaiannya mungkin. Kalau kami tidak Pak. Karena memang kualitasnya standar internasional, dijahit pula,” kata Jabir.

“Kedua, beda kalau kita beli ya, kalau ini tidak, Pak. Usaha-usaha UKM itu jalan, Pak. Untuk memberdayakan penjahit-penjahit kecil menengah bisa bergerak juga ekonominya,” lanjut Jabir.

Jabir Klaim DPRD Sulsel Refocusing Anggaran Rp 159 Miliar
Jabir turut menanggapi DPRD Sulsel tidak peka atas pengadaan baju dinas ini. Dia lalu mengklaim DPRD Sulsel pada tahun ini telah melakukan refocusing anggaran Rp 190 miliar.

“Masalahnya dilema juga, kalau kedua di refocusing DPRD kan itu sudah banyak, ini tahun ini Rp 159 miliar, Pak,” kata Jabir.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya, lanjut Jabir, DPRD Sulsel juga telah melakukan refocusing anggaran hingga Rp 175 miliar.

“Artinya, item kecil saja, Pak, kalau pengadaan baju, kan begitu logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efeknya ke masyarakat,” kata Jabir.

“Jadi semua yang bersifat pengadaan barang dan jasa ada efeknya ke masyarakat, pasti ini berdampak, bergerak juga ekonomi,” katanya. (hmw/nvl)

Sumber : Detikcom

151 Views

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya