Bupati Maros Lakukan ki Mutasi Bagi 139 ASN Lingkup Pemkab Maros
BugisPos — Untuk pertama kalinya selama menjadi Bupati Maros, Chaidir Syam melakukan mutasi jilid pertama bagi 139 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Adapun diantaranya meliputi bagian Administrasi, Fungsional, Kepala UPTD satuan pendidikan dan Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Rabu siang (01/7/2021).
Dalam sambutannya, Chaidir Syam mengatakan mutasi ini bertujuan untuk menata kelembagaan serta meningkatkan kinerja para ASN.
Chaidir mengaku, Selama enam bulan dirinya bersam Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari, menjadi bahan evaluasi. Untuk pejabat yang dilantik hari ini agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.
Untuk mutasi pertama, sebanyak 99 kepala sekolah yang dimutasi terdiri dari 28 kepala sekolah SMP dan 64 kepala sekolah SD dan 7 kepala TK/ PAUD. Sedangkan 7 kepala puskesmas juga dirotasi serta 20 orang pejabat struktural eselon III dan IV.
Chaidir juga melantik 14 fungsional yang terdiri dari fungsional pengawas koperasi 1 orang dan fungsional pengawas kebakaran 13 orang.
Mantan Ketua DPRD Maros itu juga mengatakan, pelantikan kali ini dilakukan secara terbatas dan lebih memprioritaskan Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, serta camat yang masih kosong.
“Persoalan kesehatan di Maros harus tetap tertangani dengan baik, begitu pula dengan persoalan pendidikan harus dibangkitkan kembali,” ungkapnya Chaidir.
Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu juga menegaskan dalam mutasi kali tak boleh ada oknum yang mencoba membayar suatu jabatan. Ia tak segang-segan memberikan demosi atau penurunan jabatan yang paling rendah jika ada oknum ASN yang bermain.
“Bagi pejabat para yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang baik untuk Kabupaten Maros. Baik, pejabat struktural maupun pejabat fungsional menjadikan amanah untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” harapnya Chaidir.
Selain itu, masih ada beberapa pejabat yang akan dilantik namun masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (*)
Editor : Syahrul
