HTTP Status[404] Errno [0]

Dewan Tauwwa Dukung Danny Rombak Direksi Perusda

11 September 2021 11:02
Dewan Tauwwa Dukung Danny Rombak Direksi Perusda

BugisPos – Genderang perombakan Direksi di lima Perusda Kota Makassar mulai ditabuh dari gedung DPRD Jl. AP Pettarani, Makassar.

Hal ini ditandai oleh munculnya pernyataan sikap dari Fraksi Partai Gerindra, yang menyatakan dukungannya kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto, agar segera menata ulang jajaran Direksi Perusda dan Perumda di lingkup kota Makassar.

Sebelumnya, Danny Pomanto menyatakan dirinya menduga Perusda dan Perumda rawan pungutan liar. Bahkan Wali Kota Makassar dua periode ini menilai, pendapatan Perusda dan Perumda terbilang rendah ke pemerintah.

Aric Horas, Anggota Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Makassar, mendukung Danny untuk membenahi Perusda dan Perumda.

Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut, meyakini langkah semata untuk perbaikan tata kelola Perumda dan Perusda. Diketahui di lingkup Pemkot Makassar, terdapat 5 Perisda dan Perumda, yakni PT Parkir, PT Bank Perkreditan Rakyat, PD Pasar, PD Terminal, dan Perumda AIR Minum.

“Saya pikir ini menjadi hak preogrative pak wali kota tentu kami harus mendukung untuk kebaikan kota makassar demi mewujudakan good gevormance,” kata Eeric Horas, dikutip dari Tribun Timur, Selasa, 7/9/2021.

Eric Horas menilai penataan ulang jajaran direksi Perusda dan Perumda Makassar sudah saatnya perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ke pemerintah.

“Ini dulu kita selesaikan beberapa organ-organ yang penting sekali, misalnya Bapenda itu belum semuanya kan, dinas kesehatan, pendidikan belum, inspektorat belum, jadi SKPD dulu, kita ini berburu dengan perubahan, apalagi mau 2022,” ujar Danny Pomanto, Senin, 6/9/2021.

Menurut Danny, resetting lurah ini penting dilakukan, untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Danny mengatakan, perlunya resetting pada jajaran Perumda/Perusda. Sebab, kata dia, akhir-akhir ini pihaknya sering mendapat laporan terkait pungli dan kinerja Perumda yang buruk, seperti minimnya deviden yang diberikan ke pemerintah kota.

“Perusda dan Perumda terakhir nanti resettingnya. Kalau ada pungli laporkan saja, biar siapa saja kalau di Pemkot tidak boleh ada begitu, karena melanggar hukum,” tutupnya. (*/arul)

244 Views

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya