Dianggap Pitikana-kanai, Tim Hukum Danny Pomanto Siap Laporkan Akbar Jalarambang ke Polisi

12 September 2021 23:54
Dianggap Pitikana-kanai, Tim Hukum Danny Pomanto Siap Laporkan Akbar Jalarambang ke Polisi
Beni Iskandar

BugisPos – Masyarakat yang melakukan unjuk rasa dengan mengeluarkan pendapat di depan umum, memang dijamin Undang-undang. Namun bila ada pihak yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, maka langkah hukum yang dilakukan juga dijamin Undang-undang.

Ini mi Aksi Demo di depan Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (08/09/2021). Foto: Supriadi

Adalah kelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum Aktivis Anti Korupsi (FAAK) saat unjuk rasa di depan Kejati Sulsel Jl. Urip Sumoharjo, Rabu, 08/09/2021, terkait dengan tuntutan pengusutan kasus di PDAM Makassar dianggap mencatut nama Wali Kota Danny Pomanto. Nama Wali Kota jelas tertera dalam pernyataan sikap yang mereka buat dan disebar.

Akbar Muhammad alias Akbar Jalarambang, dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aksi unjuk rasa yang dilakukan FAAK ini.

Menyikapi hal tersebut, Tim Hukum Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dikomandoi Beni Iskandar, berencana mendatangi Polrestabes Makassar, untuk melaporkan Akbar atas dugaan pencemaran nama baik wali kota.

Beni Iskandar mengatakan, mereka sudah mencemarkan nama baik Danny Pomanto. Pitikana-kanai. Aksi mereka juga dirilis oleh salah satu media tanpa ada bukti yang jelas.

Kami akan melaporkan saudara Akbar Muhammad atau Akbar Jalarambang yang baru-baru ini melakukan aksi di Kejati Sulsel dalam rilis di media, kata Beni Iskandar kepada awak media di salah satu cafe di Jalan Ratulangi, Makassar, Minggu, 12/09/2021.

“Akbar dengan tegas menyatakan bahwa Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto itu terlibat dalam temuan LHP PDAM sebesar Rp31 Miliar, kata Beni.

Beni Iskandar menegaskan, bahwa pihaknya akan melaporkan Akbar sesuai pasal 27 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Juga dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menjunjung asas praduga tidak bersalah, saudara Akbar ini langsung menjustifikasi, menuduh bapak Mohammad Ramdhan Pomanto terlibat. Padahal pelaporan ini kan belum berproses secara hukum, kata Beni.

Dikatakan, pihaknya kini tengah merampungkan sejumlah alat bukti atas kasus pencemaran nama baik itu.

Klien kami (Danny Pomanto) merasa dirugikan, merasa dicemarkan akibat dari rilis di media itu yang dilakukan oleh saudara Akbar Muhammad, terang Beni.

Mneurut Beni, aksi unjuk rasa yang mereka gelar boleh saja asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aksi unjuk rasa itu dilindungi UU sepanjang tidak menjustifikasi nama seseorang, tandas Beni. (arul)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya