HTTP Status[404] Errno [0]

Bupati Bulukumba Buka ki FGD Dihadiri Perwakilan UNICEF

10 December 2021 15:50
Bupati Bulukumba Buka ki FGD Dihadiri Perwakilan UNICEF

BugisPos.- Bupati Bulukumba HA.Mchtar Ali Yusuf diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj.Darmawati, SE membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, Jumat (10/12) di Aula Kantor Bappeda Bulukumba.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan komitmen dan upaya pemerintah daerah, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di Kabupaten Bulukumba, harus senantiasa dibenahi seiring dengan tuntutan dan kebutuhan layanan pendidikan itu sendiri, yang diharuskan dilaksanakan secara profesional, menyeluruh, bermutu dan merata.

Atas kebutuhan hal tersebut, kata Hj.Darmawati mewakili Bupati, menjadi penting dilakukan upaya identifikasi persoalan dan perencanaan yang baik di sektor pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas tersebut, sehingga akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba, yang saat ini masih berada pada angka 68,99 persen dan menempati urutan ke 15 dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

” Tentunya dengan visi misi dan program pendidikan kita ke depan, maka IPM Bulukumba sebagai salah satu Indikator Makro Pembangunan harus meningkat, sehingga kita menargetkan IPM Bulukumba harus masuk 5 besar di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Hj.Darmawati membacakan sambutan Bupati Bulukumba.

Pada sektor pendidikan, katanya, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki MISI “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal”

” Salah satu program prioritasnya adalah menciptakan Generasi Emas Bulukumba. Program generasi emas ini adalah upaya pemetaan potensi sumberdaya anak didik sejak dini di sekolah, madrasah dan pesantren untuk dilakukan pendampingan, pembinaan secara khusus, sehingga potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita bisa lebih berkembang dan lebih kompetitif,” papar Staf Ahli Hj.Darmawati.

Namun demikian, kata Bupati melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj.Darmawati, disadari bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkannya, termasuk kendala dan tantangan kita saat ini dengan banyaknya anak-anak Bulukumba yang putus sekolah.

” Angkanya cukup fantastis dan sangat memiriskan bagi kita semua yaitu mencapai 8.688 anak yang putus sekolah usia 7 sampai 18 tahun,” jelasya.

Sementara itu, Henky Widjaja, Phd, Chief Field Office Sulawesi dan Maluku Regions, memaparkan bahwa permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu tantangan pembangunan yang serius di Indonesia.

Berdasarkan Data Susenas 2019 secara nasional terdapat sekitar 7.8%, atau lebih dari 4.3 juta anak usia 7 – 18 tahun yang masuk kategori ATS.

Khusus di Sulsel katanya, terdapat sekitar 9,2 % atau sekitar 178.672 anak pada tahun 2019 yang tersebar di semua kabupaten dan kota.
Di Bulukumba sendiri terdapat jumlah anak tidak sekolah (usia 7-18 tahun) sebanyak 8.688 anak (Susenas 2019).

” Besaran jumlah ATS mempunyai dampak terhadap peringkat IPM (indeks pembangunan manusia) daerah dan nasional. Semakin besar jumlah ATS maka peringkat IPM akan menjadi semakin rendah. Angka ATS yang tinggi juga merupakan penyebab angka literasi yang rendah dan buta huruf yang tinggi,” katanya.

Disampaikan, UNICEF memberi dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk percepatan penanganan anak tidak sekolah. Di Sulawesi Selatan, program percontohan penanganan ATS dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Takalar. Dukungan ini dilaksanakan selama dua tahun sejak 2019 hingga 2020 dan menjadi dukungan terhadap program prioritas percepatan penanganan ATS yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di kedua kabupaten ini. Salah satunya adalah Program Lissu Massikola di Kabupaten Bone.

Dukungan oleh UNICEF difokuskan pada penguatan sistem pendataan ATS berbasis desa, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dan dukungan penguatan kebijakan serta rencana aksi daerah di kedua kabupaten untuk percepatan penanganan ATS.

Keberhasilan pelaksanaan program percontohan penanganan ATS yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Takalar kemudian disepakati oleh pemerintah provinsi untuk digulirkan sebagai model percepatan penanganan ATS di seluruh Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 71/2020 tentang Percepatan Penanganan ATS di Sulawesi Selatan sebagai payung untuk rencana aksi penanganan ATS di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada 2021, sebanyak 10 kabupaten/kota dipilih berdasarkan keberadaan komitmen kebijakan dan penganggaran untuk penanganan ATS sebagai lokasi pengguliran penanganan ATS. Kabupaten Bulukumba menjadi bagian dari 10 kabupaten/kota tersebut.-( Suaedy )

245 Views

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya