Tojengngi Tauwwa, Pemprov Sulsel Harus Bangun 2 Hingga 3 Jembatan Baru di Atas Sungai Jeneberang

01 August 2022 16:23
Tojengngi Tauwwa, Pemprov Sulsel Harus Bangun 2 Hingga 3 Jembatan Baru di Atas Sungai Jeneberang
Jembatan Barombong melintas di atas Sungai Jeneberang panjang 350 meter lebar 6 meter/Foto Ist

BugisPos, Makassar – Menghadapi perkembangan kemajuan usaha, mobilitas barang dan orang ke depan, Pemprov Sulawesi Selatan perlu menghadirkan 2 hingga 3 buah tambahan jembatan baru yang melintas di atas Sungai Jeneberang. Selain Jembatan Barombong dan Jembatan Kambara yang ada saat ini.

Analisis tersebut disampaikan oleh Abdul Halim dalam perbincangan lepas dengan BugisPos, Senin (01/08/2022) di kota Makassar.

Pembangunan jembatan baru tersebut, menurut anggota Forum Kajian Multimasalah Biring Tamparang kota Makassar, sangat mendesak untuk segera dilakukan mengantisipasi perkembangan pertumbuhan ekonomi yang akan melaju pesat pascapandemi Covid-19, maupun untuk kepentingan strategis lainnya.

Pembangunan tambahan 2 hingga 3 buah jembatan baru di atas Sungai Jeneberang, katanya, perlu jadi program prioritas dilakukan Pemprov Sulsel.

Pembuatannya, diingatkan, harus dilakukan dengan kajian serta perhitungan matang, mengingat ada 5 kabupaten di arah selatan Sulawesi Selatan yang pergerakan mobilitas warga dengan bermacam aktivitasnya dipastikan akan melintas di atas Sungai Jeneberang sebagai jalur jalan darat terdekat untuk mencapai kota Makassar, sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kaki Jembatan Barombong dibangun masa Walikota Makassar Amiruddin Maula (alm)/Foto: Mahaji Noesa

Sungai Jeneberang yang berhulu di kaki Gunung Bawakaraeng kabupaten Gowa mengalir dari arah timur ke arah barat, melintang dengan lebar antara 300 hingga 500 meter ibarat garis pisah wilayah kota Makassar dengan 5 kabupaten daratan di selatan Sulawesi Selatan.

Halim menyebut ke lima kabupaten tersebut adalah kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan kabupaten Sinjai yang saat ini memiliki total populasi penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa.

Bahkan, disebutkan sebagian dari lebih 750 ribu jiwa penduduk kabupaten Gowa plus sebagian dari lebih 130 ribu jiwa penduduk kabupaten Kepulauan Selayar akan memilih jalur jalan darat melintas di atas Sungai Jeneberang sebagai jalur terdekat untuk mencapai kota Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

“Dengan hanya dua jalur lintasan jembatan di atas Sungai Jeneberang sekarang, Jembatan Kambara Sungguminasa dan Jembatan Barombong, tidak mungkin akan dapat menampung seperempat saja dari jumlah lebih 2 juta penduduk di 7 kabupaten yang ada di selatan Sulsel itu apabila melakukan pergerakan dinamis ke kota Makassar. Dan itu pasti terjadi, yang akan menimbulkan masalah kelancaran transportasi darat, untuk angkutan barang dan orang ke depan,” kata Halim.

Bus Trans Mamminasata melintas di Jembatan Barombong dari kota Makassar ke arah Galesong, kabupaten Takalar pp/Foto: Mahaji Noesa

Saat ini, untuk lintasan Jembatan Barombong yang panjangnya sekitar 300-an meter dengan lebar 6 meter, sudah harus dilakukan Buka-Tutup untuk kelancaran arus kendaraan yang melintas di jembatan tersebut.

Jembatan Barombong yang dibangun tahun 2000 tersebut, awalnya hanya untuk kepentingan mobilitas warga kota Makassar yang ada di wilayah kelurahan Barombong kecamatan Tamalate, berbatasan kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar.

Kala itu, menurut catatan perjalanan pemerintahan, ada semacam desakan warga kota Makassar di kelurahan Barombong untuk bergabung ke kabupaten Gowa jika tak dibangunkan jembatan di atas Sungai Jeneberang yang membantu mendekatkan pergerakan aktivitas mereka dengan wilayah pusat kota Makassar.

Walikota Makassar Amiruddin Maula (alm) yang kala itu gigih berjuang ke pemerintah pusat untuk mengadakan infrastruktur Jembatan Barombong seperti yang terihat sekarang.

Menurut Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, sejak tahun 2021 Pemkot Makassar telah mendisain untuk menambah jembatan baru di dekat Jembatan Barombong saat ini dengan anggaran sekitar Rp350 miliar.

Namun, ada aturan untuk membangun sebuah jembatan yang panjangnya lebih dari 400 meter harus melalui ijin pemerintah pusat.

Akan tetapi menurut Abdul Halim, seharusnya Pemprov Sulsel yang proaktif untuk memikirkan penambahan pembangunan jembatan yang melintas di atas Sungai Jeneberang.

“Pembangunan jembatan di atas Sungai Jeneberang itu merupakan hal urgen strategis kepentingan lintas kabupaten di Sulawesi Selatan, jadi seharusnya memang merupakan kewenangan Pemprov Sulsel yang memperjuangkan pengadaannya,’’ katanya. (aji)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya