Marak mi sertifikat Bodong di Enrekang, Formaspul : BPN menghalangi investasi

14 August 2022 11:11
Marak mi sertifikat Bodong di Enrekang, Formaspul : BPN  menghalangi investasi

BugisPos, Enrekang – Forum masyarakat Massenrepulu Enrekang (Formaspul) mendatangi DPRD untuk Hearing dialog dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang tentang maraknya sertifikat bodong atau palsu yang membuat keresahan dalam masyarakat kabupaten Enrekang sebab sertifikat yang selama ini dianggap sebagai dokumen penting dan sangat berharga ternyata hanya kertas biasa tak punya nilai, dalam dialog ini di pimpin oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Enrekang Ikrar Eran Batu yang dihadiri oleh kepala badan pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang Solehudin dan Notaris PPAT (pejabat pembuat akta tanah) yang bekerja di Enrekang serta gabungan komisi komisi DPRD Kabupaten Enrekang serta Formaspul Jumat 13/8/2020 pukul 15 wita,

Salah satu warga yang tergabung dalam Formaspul H.Kasman Nuri mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap BPN Enrekang dan menganggap BPN tidak bertanggung jawab terhadap masalah yang di hadapinya,
dijelaskan oleh H.Kasman bahwa sertifikat yang di miliki sudah dua kali di jaminkan di Bank untuk pinjaman kredit tambahan modal usahanya dan itu lancar lancar saja tiba tiba saya mengajukan lagi yang ketiga kalinya ternyata jaminan sertifikat saya ditolak oleh bank dengan alasan sertifikat saya terdeteksi bodong atau Palsu hal ini saya sudah sampaikan ke Pertanahan tetapi sampai sekarang sudah lebih dari 4 bulan belum ada juga solusi dan tanggung jawab dari pihak pertanahan terhadap masalah ini.

“BPN betul betul sudah menghalangi investasi dan usaha masyarakat Kabupaten Enrekang mana tanggungjawab pertanahan secara kelembagaan kenapa di biarkan berlarut-larut persoalan ini tanpa ada solusi” kata H.Kasman

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang Solehudin yang dicecar pertanyaan dan dimintai penjelasan dari anggota DPRD Enrekang dan Formaspul tentang hal ini, Solehudin tak mampu berbicara banyak hanya mengatakan bahwa akan berkoordinasi dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di Enrekang ke kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan hasil kesepakatan dalam dialog ini disepakati bahwa tanggal 25,26 Agustus anggota DPRD Enrekang bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang akan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanahan Nasional tentang masalah yang terjadi di Kabupaten Enrekang yang telah membuat masyarakat resah dan sangat berpotensi untuk merugikan Negara dan Masyarakat. (syafar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya