Ini mi Kata Wali Kota Makassar Akan Agendakan Mutasi Bulan Desember
BugisPos, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengagendakan mutasi pejabat besar-besaran. Lurah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sasaran lantaran diduga terlibat pungutan liar (pungli).
Danny mengemukakan, mutasi tersebut akan berproses mulai Desember mendatang. Tidak hanya lurah, pejabat di SKPD Pemkot Makassar juga akan dievaluasi.
“Tenang aja. Pokoknya (mutasi pejabat) Desember ini sampai tanggal 31 Desember,” ucap Danny kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Danny mengaku geram masih ada pejabatnya yang belum maksimal bekerja. Bahkan dia menuding ada sejumlah lurah yang melakukan pungli pembangunan tower atau menara telekomunikasi.
Menurut laporan yang diterimanya, pungli kepada provider atau perusahaan telekomunikasi untuk pembangunan tower di wilayahnya mencapai Rp 75 juta. Kasus ini disebut sedang diusut Inspektorat Makassar.
“Lurah soal tower itu sudah diusut termasuk yang lurah Rp 75 juta itu Inspektorat sudah periksa,” paparnya.
Danny belum menjelaskan lebih jauh terkait jumlah lurah yang terlibat. Namun dia mengaku oknum lurah tersebut juga menyeret sejumlah ketua RW.
“Dia tuduh ada beberapa RW yang dia bawakan itu uangnya, RW-nya ada delapan barangkali. Jadi, sudah dipanggil. Itu sudah dilakukan penyelidikan internal Inspektorat,” urai dia.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya tidak segan bertindak tegas. Danny mengancam akan langsung melakukan pemecatan.
“Kalau terbukti pasti saya akan berhentikan. Pasti,” tegas Danny.
Danny memastikan agenda mutasi pejabat akan rampung hingga akhir tahun. Dia ingin ada penyegaran birokrasi demi memperkuat jalan birokrasi menyambut tahun baru 2023 mendatang.
“Kita bukan pesta tahun baru, tapi kita bersih-bersih (pejabat), perkuat lagi,” tutur Danny.
Agenda mutasi akan diawali dengan pelaksanaan job fit kepada seluruh pejabat. Pihaknya mengklaim dijanji dari pusat untuk rekomendasi pelaksanaan job fit.
Danny memastikan evaluasi kinerja dilakukan terhadap keseluruhan pejabat. Menurutnya kebijakan ini lebih efektif ketimbang melakukan mutasi secara bertahap.
“Kelihatannya efektif digabung aja karena capek juga kalau sedikit-sedikit. Kan saya Insyaallah dijanji tanggal 5 Desember persetujuan untuk job fit ya,” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Siswanta Attas menambahkan job fit yang jadi acuan mutasi pejabat akan dilaksanakan Desember mendatang.
“Bersamaan di Desember semua,” jelas Siswanta.(*)
