DPRD Bulukumba Bersama Sejumlah Pejabat Datangi ki Kantor BPJS Pusat, Ini Tujuannya
BugisPos, Jakarta.- Ketua DPRD Bulukumba H.Rijal, S.Sos kembali memimpin rombongan dari Komisi D DPRD Bulukumba dalam kunjungan kerja di kantor pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (19/5).
Rombongan terdiri Wakil Ketua DPRD Hj.Aminah Syam, Ketua Komisi D, Muh.Bakti bersama anggota Andi Soraya, H.Syafiuddin, Muh.Thamrin, Ismail Yusuf, Hj.Aminah Amir dan ikut mendampingi Kadis Kesehatan Hj.Umrah Aswani, Kepala Balitbangda H.Syamsul Mulhayat, Direktur RSUD dr.Rizal Dappi, Staf Ahli Bupati Hj.Darmawati, Kadis DP2KBP3A dr.Hj.Wahyuni, Kepala Badan Kepegawaian A.Roslinda, Kasat PolPP H.Haerul Nurdin dan Sekwan HA.Rahman.
Pada kunker ini, rombongan diterima Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof.Dr.Abd.Kadir yang juga mantan Direktur RS Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Ketua DPRD H.Rijal menyampaikan kunjungan yang dilakukan tidak lain ingin mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar Kabupaten Bulukumba bisa meraih predikat Universal Health Coverage ( UHC ), seperti beberapa daerah di Indonesia yang telah meraih predikat UHC.
Dijelaskan untuk kabupaten Bulukumba jumlah Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) dari JKN Pusat sebanyak 104.000.- kemudian yang dibiayai APBD Bulukumba 80.000 orang, sementara Penduduk orang miskin Bulukumba hanya 32.000.-
Selain itu, ada beberapa masyarakat yang tiba tiba status kepesertaan BPJS melalui PBI dinyatakan sudah non aktif, sehingga masyarakat merasa heran, karena tidak ada penyampaian sebelumnya.
Sebelum Dewas memberi kesempatan kepada jajaran BPJS, Prof.Dr.Abd.Kadir meminta agar para Direksi hadir di forum itu, apalagi Ketua Dewas yang meminta mereka hadir.
” Kemana ini para Direksi, ini yang saya tidak suka, ini pelecehan kepada Dewas,” tegas Prof.Abd.Kadir yang putra Kabupaten Selayar.
Setelah dijelaskan kalau Direksi lagi ada kegiatan lain, akhirnya sang Prof bisa menerima dan melanjutkan pembahasan.
Menurutnya, Universal Health Coverage (UHC)
Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
UHC mengandung dua elemen inti yakni, Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Prof Dr.Abd Kadir juga berharap Kabupaten Bulukumba bisa meraih UHC, apalagi Rumah Sakit Bulukumba merupakan RS rujukan regional yang mencover Kabupaten Selayar, Bantaeng dan Sinjai.
Dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah 95 persen penduduknya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sementara sesuai data yang ada seperti dijelaskan Omi, salah seorang pejabat BPJS Pusat bahwa kuota untuk Kabupaten Bulukumba sdh melampaui target dari jatah sesuai data yang dikirim sebanyak 110.000.- orang menjadi 124.000 penerima bantuan iuran ( PBI )
Meski demikian pihak BPJS Pusat masih memberi ruang untuk Bulukumba menambah datanya untuk orang miskin.
” Jadi kami di BPJS hanya menerima data dari Bulukumba, tolong perbaiki datanya, dan tugas pendataan orang miskin ada pada Dinas Sosial bersama Kepala Desa,” harapnya.
Dijelaskan, terkait adanya peserta PBI yang sudah tidak aktif kepesertaannya, memang ada kurang lebih 1000 orang, diantaranya karena ada perubahan status yang bersangkutan dan sudah tidak layak masuk kategori miskin.
Mendengar jawaban itu, Ketua Dewas BPJS Kesehatan Prof.Dr.Abd.Kadir meminta kepada jajaran BPJS agar melakukan sosialisasi kepada Pemkab dan masyarakat terkait soal adanya peserta yang sudah tidak aktif kepesertaannya.
Bahkan Prof Dr.Abd Kadir menyatakan siap membantu turun ke Bulukumba untuk ikut mensosialisasikan hal tersebut.
Pada kesempatan itu Ketua Komisi D dan sejumlah anggota rombongan ikut menyampaikan permasalahan yang dihadapi khususnya soal jumlah orang miskin yang tercover melalui program PBI, APBD dan terkait soal biaya melalui dana ABPD.- Suaedy.-
