Kadis Pendidikan Kota Makassar Hadiri dan Narsum Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 di Jakarta
BugisPos, Makassar– Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Rekrutmen Guru ASN PPPK merupakan dua komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. PPDB bertujuan untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata melalui sistem zonasi, sementara pengangkatan Guru PPPK ditujukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar dan pemerataan kualitas
pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, kedua kebijakan ini masih menghadapi berbagai
tantangan, mulai dari infrastruktur yang belum merata, kapasitas daya tampung, hingga distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan daerah.
Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, memahami kendala yang
dihadapi, serta mendengarkan usulan atau masukan terkait perbaikan kebijakan PPDB dan Guru ASN
PPPK. Wakil Presiden RI dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan memberikan arahan strategis dan memfasilitasi diskusi untuk menghasilkan solusi yang efektif dan relevan bagi masing-masing daerah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjaring masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN). “Kami masih akan ada lagi acara seperti ini mengundang para ahli, para pelaku, dan juga para pengamat, termasuk nanti wartawan juga bisa kita undang untuk ikut memberikan evaluasi tentang UN,” kata Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dalam Kegiatan Ini Kadis Pendidikan Kota Makassar H.Muhyiddin,SE,.MM didampingi Ketua DWP Unit Dinas Pendidikan Kota Makassar Hj. Marlini Muhyiddin S.Pd Menghadiri dan menjadi Narasumber kegiatan kemudian memaparkan Apa yang sudah dilakukan PPDB dan Membahas Beberapa Kegiatan GTK yang ada di Kota Makassar dan nantinya di tahun 2025 dan menggambarkan juga perihal 18 revolusi pendidikan dan juga mewujudkan Pendidikan inklusi dengan saat ini melakukan pendataan anak-anak dengan disabilitas yang tersebar di seluruh jenjang sekolah mulai TK, SD, SMP bahwa Kota Makassar sudah menjalankan pendidikan inklusi selama 3 tahun mulai 2021.
H. Muhyiddin menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah berkordinasi membentuk Program Pendidikan yang terintegrasi dengan sejumlah OPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, demi kelancaran proses PPDB.
Selain itu, Disdik Makassar juga berfokus pada salah satu program prioritas yang bertujuan untuk membentuk Karakter siswa/siswi melalui Ekstrakulikuler di Sekolah hingga kegiatan besar seperti Festival. Tidak kalah penting, saat ini Disdik Makassar terus berupaya untuk memastikan tiap anak mendapatkan Hak berupa wajib belajar 9 tahun dan mengurangi angka anak tidak sekolah di Makassar.(Humas DisdikMks)
