WAJO, BUGISPOS.com — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Dirga Dwi Putra Ashar, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026.
Reses berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Bertempat di bawah rumah panggung khas warga setempat, ratusan masyarakat hadir dan terlibat aktif dalam dialog terbuka bersama wakil rakyatnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat teknis lintas sektor, di antaranya Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Wajo Budhi Kesumawaty Tachjar, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Panca Batman, serta perangkat desa setempat. Kehadiran para pemangku kebijakan ini membuka ruang diskusi yang lebih konkret dan solutif.
Mayoritas warga yang hadir berprofesi sebagai petani sawit, petani sawah, dan nelayan. Momentum reses dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Reses ini memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Semua masukan akan kami dengarkan dan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ujar Dirga di hadapan warga.
Dirga menjelaskan, setiap aspirasi yang diterima akan dicatat sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, diserahkan ke Sekretariat Dewan, diverifikasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga diperjuangkan agar dapat dianggarkan dan direalisasikan melalui APBD.
Menurutnya, melalui tatap muka langsung, kunjungan lapangan, dan dialog terbuka, kegiatan reses menjadi jembatan penting antara kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Dalam reses tersebut, legislator muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyerap beragam aspirasi, mulai dari kelangkaan solar bagi petani, kebutuhan penerangan lampu jalan tani, wacana pembangunan pabrik kelapa sawit, hingga kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan air bersih PDAM.
“Seluruh aspirasi ini akan kami koordinasikan. Untuk yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kita dorong agar dibahas melalui musrenbang dan masuk dalam skala prioritas pembangunan,” tutup Dirga.
(Advertorial/Humas DPRD Wajo)
