BugisPos, Makassar — Usulan sektor pendidikan Kota Makassar untuk tahun anggaran 2027 yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didominasi oleh kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, dalam keterangannya saat ditemui di acara Forum Perangkat Daerah Kota Makassar Pada Kamis 5 /2 di Hotel Novotel
Achi menjelaskan, usulan sarana dan prasarana yang masuk meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, ruang guru, hingga ruang kepala sekolah. Menurutnya, besarnya jumlah satuan pendidikan di Kota Makassar menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan fasilitas.
“Jumlah sekolah kita cukup besar, terdiri dari 315 SD negeri dan 55 SMP negeri, ditambah 186 SMP swasta. Tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan pemerataan sarana dan prasarana secara adil,” ujar Achi.
Ia menegaskan bahwa mutu dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai di sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Makassar terus melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan persentase dan kondisi riil di lapangan.
“Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Karena itu kami berupaya melihat persentase kebutuhan agar pemerataan bisa dilakukan secara adil,” jelasnya.
Selain program rehabilitasi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Makassar, Disdik Makassar juga memperhatikan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Achi menyebutkan, nilai bantuan revitalisasi dari kementerian cukup besar dan menjadi peluang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Sekolah swasta juga mendapatkan kesempatan yang sama. Saat ini kami memetakan mana yang menjadi prioritas revitalisasi dari kementerian dan mana yang akan ditangani melalui rehabilitasi oleh pemerintah kota,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Achi mengungkapkan bahwa hasil Musrenbang juga memuat sejumlah usulan masyarakat terkait penataan dan pengelompokan sekolah, menyusul keterbatasan jumlah sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Untuk itu, Disdik Makassar terus mendorong kolaborasi dengan sekolah swasta agar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar.
Sementara itu, terkait program seragam gratis, Achi memastikan program tersebut tetap berlanjut. Pada tahun ini, program seragam gratis menyasar seluruh siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP, dengan estimasi penerima sekitar 30 ribu siswa SD. Program tersebut direncanakan sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kota Makassar dan saat ini masih dalam proses penganggaran.
“Insyaallah seragam gratis tetap berlanjut dan dibiayai APBD. Kita doakan bersama agar program ini bisa terus berjalan,” ujarnya.
Terkait pengukuhan kepala sekolah, Achi menyampaikan bahwa prosesnya masih menunggu tahapan lanjutan, termasuk rekomendasi dari tim panitia seleksi. Setelah seluruh tahapan selesai, hasilnya akan kembali dibahas sebelum penetapan resmi dilakukan.(*)
