Bugispos.com, Sulbar – Memasuki hari ketiga, rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan berlanjut di Kecamatan Pangale, wilayah paling selatan dari “Bumi Lalla Tassisara,” Kabupaten Mamuju Tengah.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (10/02/2026) ini dipusatkan di halaman Kantor Camat Pangale. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. Askary Anwar, bersama Sekretaris Daerah Litha Febriani, dan Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hj. Nirmalasari Aras. Turut hadir pula para pimpinan OPD, Camat Pangale, jajaran kepala desa, unsur TNI-Polri, serta tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan tokoh agama setempat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Dr. Askary Anwar menegaskan bahwa Musrenbang adalah instrumen perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
“Kami berharap usulan yang disepakati dalam Musrenbang kali ini benar-benar lahir dari kebutuhan kolektif masyarakat di tingkat bawah,” ujar Askary.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penetapan program prioritas. Mengingat saat ini Pemerintah Daerah Mamuju Tengah tengah melakukan efisiensi anggaran menyusul kebijakan pemerintah pusat, maka ketajaman dalam memilih program yang berdampak luas menjadi sangat krusial.
Di sisi lain, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hj. Nirmalasari Aras, menyoroti besarnya potensi strategis Kecamatan Pangale. Ia memaparkan bahwa sektor persawahan di wilayah ini menyumbang hingga 50 persen dari total produksi gabah di Kabupaten Mamuju Tengah. Selain padi, sektor peternakan dan perkebunan sawit juga menjadi pilar utama pendapatan masyarakat di wilayah selatan ini.
Namun, Nirmalasari memberikan catatan bahwa kekayaan sumber daya alam tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
“Potensi alam Pangale yang melimpah membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani,” jelasnya.
Ia pun berharap agar Musrenbang ini menjadi wadah untuk merumuskan program yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain sektor ekonomi, ia juga mengingatkan agar penguatan sektor kesehatan dan pendidikan tidak luput dari pembahasan demi kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh.(*)
