BugisPos, Pasangkayu – DPRD Pasangkayu menggelar Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka membahas Sinkronisasi tentang Perencanaan Pembangunaan Daerah, berlangsung di ruang Aspirasi. Seninj, 9 Februari 2026.
Rapat yang dibuka Wakil Ketua II, Muh. Dasri, S.Pd., M.A.P didampingi Wakil Ketua I, Putu Purjaya, SH, dan sejumlah anggota komisi-komisi seperti Ersad, Edhy Perdana Putra, S. Kel, Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.A.P, Amries Amier, SH, Lubis, SH, Arham Bustaman, Asriani, S.A.P, Andrias, Darsia Iwan, Lubis, SH, Adi Nur Cahyo, S.M, Robin Chandra Hidayat, SH serta dihadiri, Kepala Bappeda Kartini, Sekretaris Badan Hairil, Muslimin, Kabid, Edwin Kabid dan beberapa staf.
Mengawali RDP wakil ketua I, Putu Purjaya, SH menyampaikan bahwa RKPD dan Renja serta untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan, termasuk APBD melalui Musrembang dan pokok-pokok pikiran, hal tersebut Putu mempertanyakan kepada Bappeda kenapa tahun 2026 ini pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk melalui SIPD tidak bisa diakomodir di RKPD dan APBD, apa kendala, atau pokir-pokir tersebut tidak bisa terakomodir disitu, atau tidak ada dasar hukumnya, jika memang tidak bisa, apa langkah-langkah yang dilakukan Bappeda dalam menyusun perencanaan tahun 2027 nanti.
Politisi PKB Lubis, SH mempertanyakan apa pandangan Bappeda terhadap Musrembang dengan Reses, berdasarkan peraturan perundang-undangan reses adalah sesuatu yang wajib dan sah dalam menjalin aspirasi dari bawah, artinya reses adalah usulan rermi dari masyarakat melalui DPRD, kemudian pokir ditiadakan dalam proses penganggaran, kemudian apa yang dituangkan dalam proses musrembang tersebut, baik dari desa maupun kecamatan tidak pernah dituangkan dalam RAPBD, sehingga banyak masyarakat tidak mau lagi mengusulkan program melalui musrembang. Demikian pula yang dipertanyakan oleh Ersad bahwa apa dasarnya pokir ini tidak ada, padahal anggota DPRD melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, tapi pokir tidak ada, kami DPRD mempertanggungjawabkan ke masyarakat nanti.terang Ersad
Hal senada juga disampaikan Arham Bustaman menyatakan bahwa bagaimana pokok-pokok pikiran DPRD ini bisa berjalan, tentu sangat dibutuhkan kolaborasi dalam membangunan pasangkayu antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kartini menjelaskan bahwa musrembang kecamatan pada dasarnya dapat dilakukan secara firtual maupun langsung. Pelaksanaan musrembang kecamatan yang dilaksanakan secara firtual mengingat adanya efesiensi anggaran. Walaupun beberapa kegiatan musrembang kecamatan tidak dilakukan dikecamatan setempat, hal tersebut tidak mengurangi aspirasi disampaikan oleh masyarakat.
Kabid Makro Muslimin menambahkan, bahwa terkait pokir bahwa RKPD masih dalam rancangan awal, jadi yang menjadi perioritas adalah pokok-pokok pikiran DPRD dan sejak awal Bappeda telah menyampaikan adanya usulan-usulan dari masyarakat, jalur perencanaan itu, salah satunya melalui musrembang dan reses anggota DPRD. Saat ini bappeda akan menyampaikan usulan tentang masalah apa yang muncul di RKPD tahun 2027 untuk disingkronisasikan dengan pokir dan secara mekanisme DPRD dapat mengusul secara tertulis maupun melalui SIPD.
Muh. Dasri mengatakan bahwa mengapa anggota DPRD melaksanakan RDP dengan Bappeda, oleh karena DPRD telah bekerja maksimal seperti komisi I sudah melakukan kunjungan kerja dengan tema persoalan MBG, bagaimana MBG berpengaruh terhadap pemerintah daerah di pasangkayu, ternyata tidak ada kolaborasi antara bappeda dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan apa, dan langkah apa dilakukan satu tahun kedepan, komisi II, kunjungan kerja di beberapa Perusahaan Udang Vaname, ini tentang bagaimana meningkatan PAD, kami sudah membantu pemda tapi Pokir kami tidak terakomodir, padahal kami sudah bekerja maksimal. Sementara komisi III mendapatkan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, tapi sudah dicairkan seratus persen, dan ada titik air bersih yang dibutuhkan didaerah itu, tapi tidak anggarkan disitu, inikan salah perencanaan seharusnya bappeda paham dan tau masalah ini.jelas politisi Nasdem.(ns)
