Bugispos, Sulbar – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 5 Maret 2026.
Kunjungan ini dalam rangka kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Diseminasi Government Finance Statistics (GFS). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat.
Pembinaan ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pertemuan, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, didampingi Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin beserta para Kepala Subbidang serta Admin SIPD wilayah Sulawesi Barat, Azis.
Kunjungan ini diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah DJPB Sulbar, Husni, bersama Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan, Raden Adiguna Prabowo, serta staf Farras Fadillah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat Mohammad Ali Chandra menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini sangat penting untuk memperkuat kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memastikan keselarasan data fiskal daerah dengan sistem statistik keuangan pemerintah secara nasional.
“Melalui kegiatan pembinaan ini, kita berharap pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, integrasi data melalui Government Finance Statistics menjadi bagian penting dalam mendukung penyajian informasi keuangan pemerintah yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional,” ujar Ali Chandra.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat Syaharuddin menyampaikan bahwa penguatan kapasitas aparatur dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dinamika sistem pelaporan yang semakin terintegrasi melalui aplikasi SIPD dan sistem statistik keuangan pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman teknis bagi pengelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan kesesuaian penyajian data keuangan daerah dengan standar yang ditetapkan dalam Government Finance Statistics,” jelasnya.
Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah DJPB Sulbar, Husni, menjelaskan bahwa Government Finance Statistics merupakan sistem statistik yang menyajikan data fiskal pemerintah secara terstandar sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan fiskal.
“Melalui GFS, data keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dalam format statistik yang terintegrasi dengan data pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal pemerintah secara nasional,” terangnya.
Senada dengan itu, Raden Adiguna Prabowo, Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan DJPB Sulbar, menambahkan bahwa diseminasi GFS bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya konsistensi dan kualitas data keuangan dalam mendukung penyusunan statistik keuangan pemerintah.
“Dengan pemahaman yang baik mengenai GFS, diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan data keuangan yang lebih akurat, terstruktur, dan selaras dengan sistem statistik fiskal yang digunakan secara nasional,” ungkapnya.
Melalui kegiatan pembinaan dan diseminasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah semakin kuat, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. (*)
