BugisPos, Wajo – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, A. Fakhrul Rijal, terus bergerak mencari solusi atas berbagai persoalan di lingkup dinas yang dipimpinnya. Salah satunya terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya tersebut ditunjukkan melalui silaturahmi dan diskusi yang dilakukan pada Jumat malam (10/4/2026) di Bola Pute. Dalam pertemuan itu, Fakhrul Rijal berdiskusi dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, S.H.I., dan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Fery Saputra Santu.
Sejumlah awak media yang ditemui usai pertemuan menanyakan hasil diskusi tersebut. Fakhrul Rijal mengaku sangat senang karena mendapatkan banyak masukan yang konstruktif, khususnya terkait persoalan IPAL pada pelaksanaan program MBG.
“Kami merasa sangat terbantu dengan berbagai masukan dari Bapak Sultan Tajang bersama Bapak Fery Saputra Santu terkait permasalahan IPAL MBG. Dari diskusi ini, kami sudah memiliki gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan program MBG, belum terdapat petunjuk teknis (juknis) yang secara khusus mengatur pengelolaan IPAL dari Badan Gizi Nasional. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kebingungan di daerah.
“Seharusnya juknis sudah tersedia sejak awal. Namun kami juga memahami bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang harus segera dilaksanakan berdasarkan instruksi presiden,” jelasnya.
Fakhrul menambahkan, kendala utama di lapangan adalah ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengharuskan dapur atau restoran MBG menggunakan IPAL berbasis bioteknologi atau tangki khusus. Sistem ini membutuhkan area yang cukup luas, sementara hasil survei DLH menunjukkan banyak pengelola MBG di Kabupaten Wajo tidak memiliki lahan yang memadai.
“Berdasarkan survei tim DLH, sebagian besar pengelola MBG belum mampu menerapkan IPAL biotek atau tangki karena keterbatasan lahan,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DLH Kabupaten Wajo berencana mengundang seluruh pengelola MBG di wilayah tersebut untuk berdiskusi guna mencari solusi terbaik yang tetap sesuai dengan regulasi lingkungan.
“Alhamdulillah, dari hasil diskusi dengan anggota DPRD Sulsel dan DPRD Wajo, kami sudah memiliki gambaran solusi. Selanjutnya, hal ini akan kami bahas bersama para pengelola MBG di Kabupaten Wajo,” pungkasnya.
