BugisPos, Makassar – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antar kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan desa serta wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Pendekatan ini dinilai menjadi kunci utama untuk merespons berbagai tantangan di lapangan secara efektif.
”Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ini bukan superman, tetapi super team. Jadi Kementerian Desa lebih banyak bekerja dengan pendekatan kolaboratif,” ujar Yandri Susanto, Selasa (4/8).
Dalam capaian program desa, Yandri menyampaikan bahwa pemerintah berhasil membangun sekitar 35.000 koperasi dalam waktu kurang dari satu tahun.
Proyek ini mencakup pembangunan gudang serta dukungan logistik pendukung yang terdiri dari satu unit truk, satu mobil pikap, dan dua kendaraan operasional di setiap titiknya.
Bagi desa yang belum memiliki lahan, pemerintah memastikan akan terus mencari solusi secara bertahap.
Selain penguatan ekonomi desa, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama pemerintah. Pada tahun ini, proses rehabilitasi telah dimulai untuk sekitar 10.000 sekolah dari total kebutuhan yang mencapai lebih dari 20.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Guna memastikan seluruh program berjalan optimal, Kemendes PDT menggalang kerja sama lintas sektor:
Sektor Pendidikan dan Infrastruktur: Berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pekerjaan Umum.
Pengembangan Desa Tematik: Berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk merancang kawasan komoditas khusus, seperti desa jagung, desa melon, dan desa semangka.
Pembangunan Wilayah 3T: Bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk membangun jembatan dan menyediakan sarana air bersih di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Langkah lintas sektoral ini merujuk langsung pada instruksi Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga menghilangkan ego sektoral dalam membangun bangsa.
”Intinya, arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja sama. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja, melainkan kerja kolaboratif,” pungkas Yandri.(din)
