BugisPos, Makassar – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak cukup dilakukan dengan menangani dampaknya semata, melainkan harus dimulai dari pembenahan berbagai persoalan yang menghambat dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, saat pembukaan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.
Di hadapan pengurus APINDO dari seluruh Indonesia, Shinta mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal kepentingan dunia usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami terus mengawal dunia usaha bersama APINDO. Di kapal besar bernama APINDO ini saya ditemani seluruh pengurus untuk mengawal program kerja, berkolaborasi untuk terus mengawal Indonesia,” ujar Shinta.
Menurutnya, dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang telah menjadi new normal. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya biaya ekonomi, kenaikan harga bahan baku, logistik, serta energi yang berdampak langsung terhadap daya saing industri nasional.
Shinta menegaskan, seluruh pembahasan mengenai ekonomi pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan agar mampu melahirkan investasi serta membuka lapangan kerja.
Ia menilai PHK hanyalah dampak akhir dari persoalan yang telah lama terjadi di sektor usaha.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya,” tegasnya.
Shinta mengungkapkan, tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga masih sangat besar. Saat ini sekitar 67 persen dari total pengangguran nasional merupakan generasi muda yang didominasi Generasi Z. Di sisi lain, hampir 60 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal.
Kondisi tersebut, menurutnya menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi menghadirkan pekerjaan yang produktif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen mengatasi persoalan tersebut, APINDO membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, sebuah mekanisme internal yang bertugas mengidentifikasi, memetakan, mengawal, hingga memastikan berbagai hambatan investasi dan dunia usaha dapat diselesaikan secara konkret.(din)
