BugisPos, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara terbuka mengajak para pelaku dunia usaha untuk berkolaborasi demi merealisasikan rencana strategis pembangunan jaringan kereta api di wilayah Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menekankan bahwa keberhasilan proyek besar ini memerlukan komitmen dan keterlibatan aktif dari pemerintah, pihak pengembang, serta jajaran perusahaan yang akan menjadi pengguna jasa kelak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Zainal ketika membuka pertemuan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Ruang Pertemuan Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Gubernur Zainal memaparkan bahwa pesatnya pertumbuhan investasi di Kaltara wajib diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana penunjang. Tercatat hingga Triwulan II 2026, nilai realisasi investasi daerah telah menembus angka Rp14,3 triliun, atau sekitar 46,78 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp30,55 triliun.
Menurut mantan Wakapolda Kaltara ini, capaian angka tersebut menjadi bukti nyata semakin tingginya tingkat kepercayaan para investor terhadap potensi daya saing ekonomi Kalimantan Utara.
“Angka realisasi ini bukan sekadar statistik belaka. Ini menandakan bahwa Kaltara menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa dan semakin dipercaya sebagai kawasan tujuan investasi utama,” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, dalam beberapa bulan belakangan ini, gelombang minat investor yang ingin menanamkan modal di Kaltara terbilang tinggi. Fenomena ini menuntut adanya penguatan aksesibilitas serta konektivitas infrastruktur agar akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat melaju lebih cepat.
Jaringan transportasi kereta api dianggap sebagai salah satu infrastruktur pendukung yang sangat krusial. Kendati demikian, Zainal menggarisbawahi bahwa perencanaan dan pelaksanaannya harus dilandasi studi kelayakan yang matang serta sinergi yang kuat.
Oleh karena itu, ia mengimbau PT INTRA selaku inisiator proyek untuk aktif menjalin komunikasi yang terbuka dan intensif dengan para pelaku bisnis yang berpotensi menjadi calon pengguna layanan maupun pengelola operasional.
“Prinsip utama yang kita kejar adalah bentuk kemitraan yang mendatangkan nilai tambah serta keuntungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat,” jelasnya.
Zainal menegaskan bahwa pendekatan win-win solution harus dijadikan pemikiran dasar dalam setiap sesi pembahasan. Pihak pemerintah berfokus pada penyediaan infrastruktur publik, sedangkan sektor usaha memerlukan jaminan kehematan biaya dan dampak ekonomi yang menguntungkan dari ketersediaan sarana tersebut.
Sebab itu, faktor kelayakan investasi menjadi poin krusial yang wajib dikaji secara mendalam. Di samping itu, kajian teknis juga harus menyelaraskan rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup.
“Tujuan kita adalah menghadirkan infrastruktur yang mampu menjawab tuntutan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa mengabaikan perlindungan alam bagi keberlanjutan generasi mendatang,” tegas Zainal.
Lebih jauh, Pemprov Kaltara menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi jalur komunikasi antara PT INTRA, para pengusaha, dan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan batas kewenangan pemerintah daerah.
Gubernur berharap serangkaian diskusi dan negosiasi yang tengah berjalan dapat segera merumuskan formulasi kerja sama yang konkret, sehingga tahapan pembangunan jaringan kereta api dapat segera berlanjut ke proses berikutnya.
“Pemerintah daerah siap menjembatani dan mempertemukan seluruh pihak penentu. Kita harus terus memperkuat sinergi agar aspirasi besar ini benar-benar terwujud,” kata Zainal.
Ia turut menaruh harapan besar agar sektor pertambangan dan industri perkebunan kelapa sawit di Kaltara memberi dukungan penuh, mengingat kedua sektor unggulan tersebut berpeluang menjadi pengguna utama moda angkutan logistik kereta api.
Zainal menyampaikan rasa optimistisnya bahwa dengan komitmen yang solid antara pemerintah, pengembang, dan para pelaku industri, proyek jaringan kereta api di Kaltara akan cepat terealisasi.
“Semoga pada tahun depan proses groundbreaking sudah bisa dilaksanakan. Insyaallah, moda transportasi kereta api yang pertama di Tanah Kalimantan dapat mulai dibangun dari Kaltara,” tutupnya. (*)
[17/9 10.07] James Wehantouw: Wagub Kaltara Geram Proyek Jembatan Malinau Mangkrak: Laporkan ke Polisi hingga Presiden!
Material Jembatan Dibuang ke Sungai, Wagub Ingkong Ala Desak KemenPU Evaluasi BPJN Kaltara
Terima Pengurus PWI Sulsel, Wagub Kaltara Soroti Isu Infrastruktur Perbatasan dan Kerugian Negara
Ingkong Ala Buka-bukaan Soal Proyek Jembatan Mangkrak di Trans Nasional Long Semamu
Soal Proyek Jembatan Bermasalah di Apokayan, Wagub Kaltara Tegaskan Sanksi Admin Saja Tak Cukup
Sambut Silaturahmi Pengurus PWI Sulsel, Ingkong Ala Tegaskan Pembangunan Kaltara Harus Berpihak ke Rakyat
Dugaan Proyek Jembatan Mangkrak di Pedalaman Kaltara, BPJN Siapkan Verifikasi Lapangan
Dukung Transparansi Pembangunan, Wagub Kaltara Ajak Pers Kawal Proyek Infrastruktur Perbatasan
Kunjungi Wagub Kaltara, Tokoh Pers Dahlan Abubakar Tekankan Peran Media Pengawal Pembangunan
Proyek Jembatan Trans Nasional Diduga Mangkrak, Wagub Kaltara: Ini Sangat Merugikan Masyarakat!
TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, SE, M.Si, menekankan krusialnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan ini ia sampaikan saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan hangat tersebut menjadi sarana diskusi terbuka mengenai dinamika pembangunan di Kaltara, khususnya kendala infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Dalam kesempatan itu, Ingkong Ala bersama pengurus PWI Sulsel mengulas progres pembangunan serta strategi peningkatan kesejahteraan warga di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.
Sorotan utama Wagub tertuju pada indikasi proyek jembatan terbengkalai di sepanjang Jalan Trans Nasional Long Semamu, Kabupaten Malinau. Material besi jembatan tipe Bailey yang dibeli dengan dana APBN sejak 2018–2019 dilaporkan berserakan, dibuang ke lereng gunung, hingga masuk ke aliran sungai.
Realita ini sangat memprihatinkan karena warga pedalaman sangat membutuhkan akses transportasi yang aman dan layak. Infrastruktur yang seharusnya menghubungkan daerah terisolasi justru terkendala masalah pengerjaan dan penanganan material.
“Yang jelas itu sangat merugikan masyarakat. Besinya sudah masuk ke lokasi, dan pusat menganggap bahwa itu sudah dibangun. Tapi buktinya sampai sekarang belum tuntas dibangun!” tegas Ingkong, Rabu (16/9/2026).
Wagub Desak Pemeriksaan Proyek Infrastruktur
Mantan Wakil Bupati Bulungan dua periode (2016–2025) ini juga membeberkan kondisi beberapa proyek jembatan di kawasan Apokayan. Ia mengungkapkan ada jembatan yang kerangkanya sudah terpasang, namun pengerjaannya dinilai asal-asalan sehingga membahayakan keselamatan warga. Beberapa titik yang menjadi perhatiannya meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu (Long Nawang), dan Kayan Hilir.
Ingkong menjelaskan bahwa pengerjaan proyek tersebut merupakan ranah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh sebab itu, ia mendesak Kementerian PU untuk segera turun ke lapangan guna mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana.
“Kalau memang tidak beres, tidak dibangun, malah dibuang, ya tentu itu ada kerugian negara. Kalau bisa lapor ke polisi, diviralkan, kalau boleh sampai ke Presiden lah melaporkan!” tegasnya.
Ia menambahkan, dugaan kerugian negara harus diproses secara hukum oleh lembaga berwenang. Baginya, sanksi administratif bagi kontraktor tidaklah cukup jika hasil pekerjaan tetap menelantarkan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Kaltara Harus Berpihak pada Rakyat
Selain persoalan jembatan mangkrak, dialog tersebut juga membahas arah pembangunan Kaltara secara umum. Sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis yang berat, aksesibilitas konektivitas menjadi kunci utama dalam mendorong pelayanan publik dan roda ekonomi warga.
Ingkong Ala menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat. Karena itu, fungsi pengawasan, evaluasi, dan tanggung jawab pelaksana harus diperketat.
Prinsip ini beriringan dengan peran vital pers dalam menyajikan informasi publik yang objektif, mengawal aspirasi warga, serta mendorong transparansi pembangunan daerah.
Delegasi PWI Sulsel dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel sekaligus wartawan senior dan Tokoh Pers versi Dewan Pers, Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum. Ia hadir bersama Bendahara PWI Sulsel/Direktur Utama PT Pedoman Rakyat Utama, James Wehantouw, serta Dewan Redaksi Pedomanrakyat.co.id, Muh. Thalib Ramadhan (Ramzy).
Kehadiran Dahlan Abubakar semakin mempererat sinergi dan komunikasi antara insan pers dengan pemerintah daerah. Pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik membawa dorongan kuat bagi terciptanya industri pers yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada publik.
Dalam pengawalan pembangunan, pers bertanggung jawab menyajikan berita berbasis fakta, memberikan hak jawab berimbang, serta mengawal isu-isu strategis warga—terutama saat mengulas dugaan penyimpangan anggaran negara.
BPJN Kaltara Siapkan Verifikasi Lapangan
Mengutip laporan Detikkalimantan, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Kaltara, Dani Wiranto, menyatakan pihaknya bakal mengecek langsung lokasi proyek jembatan yang dipersoalkan.
“Saya mau ke lapangan dulu, cek lokasi sesuai koordinat yang disampaikan,” kata Dani lewat pesan singkat, Senin (14/9/2026).
Verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait keberadaan material, progres fisik, dan kesesuaian pengerjaan dengan perencanaan awal. Hasil inspeksi tersebut akan menjadi pijakan bagi instansi terkait dalam mengambil tindakan tegas.
Audiensi Wagub Kaltara bersama jajaran PWI Sulsel mempertegas pentingnya keterbukaan informasi. Di tengah percepatan pembangunan perbatasan, seluruh proyek fisik wajib dikelola secara akuntabel agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan masyarakat pelosok. (*)
br
br
br
br
br
br