JAKARTA, BUGISPOS.com _ UMKM di Kabupaten Wajo bukan sekadar kumpulan angka dalam laporan perekonomian. Di balik setiap warung, usaha rumahan, pedagang kecil, pengrajin, hingga pelaku usaha kreatif, ada kehidupan masyarakat yang terus bergerak.
Karena itu, ketika Wakil Bupati Wajo dr. Baso Rahmanuddin membawa persoalan dan potensi UMKM Wajo ke Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jumat (2/10/2026), langkah tersebut patut dilihat bukan sekadar sebagai agenda kunjungan pemerintah.
Ada pesan penting di baliknya: UMKM Wajo membutuhkan ruang untuk tumbuh, bukan hanya kebijakan untuk bertahan.
Selama ini, pembicaraan mengenai UMKM kerap berhenti pada persoalan bantuan modal. Padahal, modal bukan satu-satunya persoalan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas, akses pasar, pendampingan, teknologi, legalitas, kemasan produk, hingga kemampuan mengelola usaha secara profesional.
Di sinilah program seperti PRO-KESRA, SAPA UMKM, dan Inkubator Bisnis yang dipaparkan Kementerian UMKM menjadi relevan untuk dikaji dan disinergikan dengan kebutuhan daerah.
Namun, tantangannya bukan sekadar bagaimana mendapatkan program dari pemerintah pusat.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut benar-benar sampai kepada pelaku UMKM yang membutuhkan.
Jangan sampai UMKM hanya ramai ketika pendataan, pelatihan, atau seremoni berlangsung, tetapi kembali berjalan sendiri setelah program selesai.
Pemkab Wajo perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas. Pelaku usaha harus mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu atau dua hari.
Pemerintah daerah juga perlu memiliki peta UMKM yang benar-benar hidup. Data bukan hanya mencatat jumlah pelaku usaha, tetapi juga jenis usaha, kapasitas produksi, persoalan yang dihadapi, akses pasar, kebutuhan pembiayaan, serta potensi pengembangannya.
Dengan data seperti itu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga tidak boleh hanya menunggu pemerintah. Dunia usaha berubah cepat. Digitalisasi, pemasaran melalui platform daring, standar produk, branding, dan kemampuan membaca pasar semakin menentukan keberlangsungan usaha.
Maka hubungan pemerintah dan pelaku UMKM idealnya bukan hubungan penerima bantuan dan pemberi bantuan.
Hubungannya harus berkembang menjadi kemitraan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat.
Wajo memiliki modal sosial berupa masyarakat yang dikenal memiliki semangat berdagang dan berwirausaha. Potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar.
Kunjungan ke pemerintah pusat seharusnya menjadi pintu masuk. Setelah pintu terbuka, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai di daerah.
Program harus dikawal. Pelaku usaha harus didampingi. Pasar harus dibuka. Produk harus diperkuat. Dan hasilnya harus diukur.
Sebab ukuran keberhasilan kebijakan UMKM bukan berapa banyak kegiatan yang digelar atau berapa banyak peserta yang hadir.
Ukuran yang lebih bermakna adalah berapa banyak usaha yang naik kelas, berapa banyak pasar baru yang terbuka, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Wajo tidak kekurangan pelaku usaha. Tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka memiliki ekosistem yang memungkinkan usaha tersebut tumbuh.
Karena itu, langkah Pemkab Wajo mengetuk pintu pemerintah pusat perlu diikuti kerja nyata di daerah.
UMKM Wajo tidak cukup hanya bertahan. Mereka perlu diberi kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. (adv)
br
br
br
br
br
br