BugisPos, Makassar — Terkait himbauan Kepala SPPG Kota Makassar – Panakkukang 02 tertanggal 21 September 2025 perihal TIDAK OPERASIONAL SEMENTARA SPPG Kota Makassar – Panakkukang 02
Himbauan yang ditujukan kepada Penanggung jawab MBG di setiap sekolah yang menjadi penerima manfaat SPPG Panakkukang 02, mengundang komentar dari beberapa pihak.
Salah satunya dari Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS Hartono. Ia menyayangkan penghentian sementara penyaluran Makanan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah.
Bahkan dirinya heran, mengapa penyaluran MBG ke penerima manfaat itu tidak beroperasional.
“Justru itu menjadi pertanyaan publik, ada arahan pemberhentian sementara. Arahan itu menyimpan dari apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat dalam program ini,” ungkapnya, Senin (22/9/2025).
“Justru kalau ada penghentian, itu bisa menjadi alasan masyarakat memberikan perhatian terhadap persoalan ini,” tegas Hartono.
Ia juga secara tegas, manyampaikan bahwa penyaluran MBG kepada penerima manfaat tidak boleh dihentikan. Ia juga menyayangkan sikap dari Kepala SPPG yang tidak merespon konfirmasi wartawan terkait kisruh yang telah meluas ke masyarakat.
“Saya kira kelompok masyarakat pada akhirnya akan advokasi pada urusan ini. Janganlah main-main di urusan yang saya kira menjadi perhatian pemerintah pusat kita saat ini,” tandasnya.
Adapun alasan penghentian dari distribusi MBG dari himbauan yang telah beredar adalah adanya evaluasi dari DirTauwas Badan Gizi Nasional.
Dari himbauan itu juga menyampaikan bahwa akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait waktu normalisasi layanan di kemudian hari.
Merespon Pagu Anggaran Rp.6500
Hartono juga merespon pertanyaan wartawan terkait pagu anggaran pada pelaksanaan MBG. Menurutnya terkait pagu anggaran tentu sudah ada juknis sama-sama dibuka dan diikuti siapapun yang terlibat dalam proses ini.
“Saya kira program MBG memang butuh pengawasan ketat. Kalau ingin betul-betul program ini berjalan dengan baik, tidak cukup dengan juknis yang ada tetapi butuh pengawasan yang ketat dan saya kira masyarakat berhak untuk mengawasi itu,” kata Hartono ketika dihubungi melalui sambungan telepon.
“Saya kira pada waktunya program ini harus betul-betul dievaluasi dengan pagu anggaran segitu. Jangankan Rp6.500, anggaran Rp10.000 pun saya kira kita bisa bicara apa Gizi macam apa dengan harga Rp.10.000 hari ini,” ucapnya.
“Tapi itulah yang sedang berjalan karena itu kalau pagunya Rp.8.000 pastikan itu jangan lagi dipreteli dengan alasan macam macam,” imbuhnya.
“Makanya saya sampaikan untuk juknis mari kita buka kepada semua orang, orang tua siswa, anak-anak kita dan sama-sama kita evaluasi dan awasi program ini,” pesannya.
Ia juga menegaskan bahwa perlu dipastikan arahan seperti itu. “Kalau ada arahan seperti itu pastikan arahan itu benar adanya supaya bisa disikapi. Tidak boleh yang sudah menjadi ketentuan laksanakan,” bebernya.
“Yang kita khawatirkan memang jangan sampai program MBG justru jadi rebutan proyek, unjung-ujungnya bukan gizinya tambah bagus tapi ada pihak-pihak lain yang Justru menikmati proyek ini. Janganlah kemudian proyek yang merusak upaya pemerintah kita bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana menjaga kestabilan Gizi anak-anak sekolah kita,” ulasnya.
Ia juga berpesan kepada orang tua siswa kalau menemukan keganjalan di dalam proses pelaksanaan MBG ini, dapat segera dilaporkan.
“Sampaikan ke DPRD, malah Kalau dianggap ada penyimpangan-penyimpangan sampaikan supaya ada alasan bagi anggota DPRD untuk melakukan tindakan-tindakan supaya itu bisa diperbaiki,” pungkasnya.(dzl).
