Bugispos, Mamuju – Menandai dimulainya evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar dalam kegiatan Entry Meeting yang berlangsung di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pengawasan serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan program prioritas nasional dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam pertemuan tersebut, Tim BPKP yang dipimpin Auditor Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Rizky Saputra, menyerahkan kertas kerja evaluasi yang harus diisi oleh pemerintah daerah.
Dokumen tersebut mencakup lima sektor prioritas pembangunan, yaitu: sektor kesehatan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pendidikan, serta ketahanan pangan.
Data yang dihimpun nantinya akan divalidasi dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk berbagai intervensi melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin, menyampaikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti permintaan dokumen tersebut dengan berkoordinasi bersama seluruh perangkat daerah terkait.
“Setelah ini, kami akan segera melakukan pertemuan lanjutan dengan OPD terkait untuk pengisian data dimaksud sehingga dapat disampaikan tepat waktu kepada BPKP,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung proses evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Ia menyatakan bahwa Bapperida siap menjadi koordinator utama dalam penyediaan data, dokumen, serta informasi perencanaan pembangunan daerah.
“Kami mendukung penuh langkah evaluasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan Sulawesi Barat. Dengan kerja sama dan koordinasi seluruh perangkat daerah, kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui proses evaluasi ini, Bapperida Sulbar tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penggerak komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perencanaan pembangunan tahun 2026 selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat. (*)
