Bugispos.com, Sulbar – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengajak pemerintah kabupaten hingga desa untuk lebih proaktif mendukung Program Listrik Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, saat menerima kunjungan Sekretaris Desa Binanga, Kabupaten Majene, Sufriedi, di ruang kerjanya, Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Qamaruddin Kamil menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara konsisten melaksanakan Program Listrik Gratis setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten hingga desa agar proaktif menyampaikan data usulan Program Listrik Gratis kepada Dinas ESDM Sulbar,” kata Qamaruddin.
Qamaruddin mengungkapkan, hingga saat ini, Dinas ESDM Sulbar telah menerima lebih dari 17.000 usulan rumah tangga sasaran dari sekitar 150 desa dan kelurahan, dari total 650 desa dan kelurahan di Sulawesi Barat.
“Artinya, baru sekitar 23 persen desa yang telah mengusulkan, sementara sebagian besar lainnya belum menyampaikan usulan,” ujarnya.
Ia menegaskan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator peningkatan kualitas hidup dan status sosial. Oleh karena itu, Program Listrik Gratis menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan sebelumnya telah mendorong sinkronisasi data penerima bantuan listrik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Sinkronisasi data ini dinilai penting agar program bantuan listrik benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.
Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi PLN di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 90,97 persen. Meski demikian, masih terdapat lebih dari 9 persen atau sekitar 36.000 masyarakat yang belum memiliki kWh meter listrik sendiri. Sebagian besar masyarakat tersebut masih bergantung pada sambungan listrik dari rumah tetangga atau memanfaatkan sumber listrik alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), maupun pembangkit listrik lainnya. (*)
