Bugispos.com, Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ketahanan digital di lingkup pemerintahan. Menindaklanjuti arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov Sulbar bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) berhasil membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi dan enam kabupaten se-Sulawesi Barat per 29 September 2025.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara Diskominfo provinsi dan Diskominfo kabupaten.
Kata Ridwan, pembentukan TTIS juga menjadi penegasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengingat keamanan siber sudah menjadi kebutuhan mendesak di era digitalisasi pelayanan publik.
“Keamanan siber bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan wajib bagi pemerintah. Melalui TTIS, kita ingin memastikan data publik terlindungi, layanan digital tetap stabil, dan kepercayaan masyarakat terjaga,” kata Ridwan.
Ridwan menegaskan, keberadaan TTIS akan diperkuat dengan koordinasi aktif bersama BSSN dan Kemenko Polhukam.
“Jika keamanan siber lemah, maka risiko kebocoran data dan gangguan layanan akan semakin besar. Karena itu, kita harus bergerak cepat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di semua kabupaten di Sulbar,” tegasnya.
Dengan adanya TTIS, Sulbar menargetkan lahirnya sistem keamanan digital yang lebih solid untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik, serta menekan potensi serangan siber yang bisa mengganggu jalannya pelayanan publik.
Ridwan menyebutkan, berdasarkan data Persandian Pemprov Sulbar hingga saat ini terdapat tiga TTIS yang telah teregistrasi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan bergabung dengan Gov-CSIRT BSSN. Ketiganya adalah TTIS Provinsi Sulawesi Barat, TTIS Kabupaten Polewali Mandar, dan TTIS Kabupaten Mamuju Tengah.
Sementara itu, empat kabupaten lainnya yakni Mamuju, Majene, Mamasa, dan Pasangkayu sedang dalam tahap pembentukan dan proses registrasi.
“Untuk memastikan kelancaran registrasi di BSSN, Pemprov Sulbar akan melakukan pendampingan penuh kepada keempat kabupaten tersebut,” ungkapnya. (*)
