BugisPos | Makassar – “Macca” (Cerdas) Anggota DPRD Kota Makassar, H. Meinsani Kecca, S.Sos, memulai kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026 pada hari Selasa, 14 Oktober 2025. Reses kali ini dilaksanakan di Jl. Kerukunan Barat, BTP Blok J RT 10/RW 13, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, sebagai lokasi keempat dari rangkaian kegiatan reses yang direncanakan.
Dalam kesempatan tersebut, H. Meinsani Kecca menjelaskan bahwa reses merupakan agenda rutin anggota DPRD untuk menjemput aspirasi masyarakat. Aspirasi ini nantinya akan dikawal dan dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Makassar, yang akan diperjuangkan menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
“Reses ini adalah momentum penting bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang kami terima akan kami tampung, mengawal dan perjuangkan agar bisa terealisasi dalam program pembangunan kota,” ujar Meinsani Kecca, politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea.
H. Meinsani Kecca menambahkan, kegiatan reses ini akan dilaksanakan di lima titik berbeda di wilayah dapilnya. Setiap titik diharapkan dapat memberikan masukan konkret mengenai berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Isu-isu yang menjadi perhatian antara lain perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kegiatan reses ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh pemuda, serta warga sekitar yang sangat antusias menyampaikan usulan dan keluhan. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya harapan agar suara mereka dapat didengar dan diperjuangkan melalui DPRD Kota Makassar.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan oleh warga dapat kami kawal bersama-sama. Tujuannya adalah agar program-program pemerintah benar-benar dapat menyentuh dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambah H. Sani, legislator dari PPP.
Reses pertama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga legislatif. Dengan demikian, aspirasi warga dapat menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Makassar yang lebih inklusif dan responsif.
