Bugispos.com, Sulbar – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Topoyo pada Senin, 9 Februari 2026.
Musrenbang kali ini mengusung tema strategis: “Akselerasi Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Pertanian dan Penguatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, menekankan bahwa meskipun daerah tengah berada dalam fase efisiensi anggaran, proses perencanaan pembangunan tidak boleh kendur. Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menuntut pemerintah untuk lebih cerdas dalam menyusun skala prioritas.
“Hari ini kita laksanakan Musrenbang. Walaupun di tengah efisiensi, kita tetap harus menyusun program yang kondusif dan linier dengan program pemerintah pusat. Semuanya harus searah, mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi,” ujar Askary.
Ia menegaskan bahwa isu-isu krusial seperti penuntasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama. Askary meyakini bahwa kunci keberhasilan di tengah keterbatasan adalah kolaborasi antar-sektor.
“Tanpa kolaborasi dan program yang linier, hasilnya tidak akan maksimal. Kita pastikan kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran,” tambahnya.
Penguatan Data untuk Intervensi
Berdasarkan hasil serapan aspirasi, usulan dari desa-desa di Kecamatan Topoyo masih didominasi oleh kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, hingga akses air bersih dan sanitasi.
Menyikapi hal tersebut, Askary menjelaskan strategi pemerintah daerah untuk menjemput bola ke level yang lebih tinggi:
1. Validasi Data: Memperkuat data aktual dan terkini untuk mendukung usulan.
2. Advokasi Anggaran: Mendorong usulan ke pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan program intervensi.
3.Sinkronisasi: Memastikan data daerah selaras dengan indikator pusat agar bantuan mudah dikucurkan.
“Fiskal daerah kita terbatas. Karena itu, kita perkuat data agar program yang diusulkan sinkron dan mampu meyakinkan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengintervensi tantangan pembangunan di daerah kita,” pungkasnya.
