BugisPos, Wajo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wajo kembali melanjutkan pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini menjadi rangkaian penting dalam memastikan regulasi yang disusun benar-benar mampu mendorong keterbukaan informasi di seluruh level pemerintahan.
Pembahasan kali ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang telah dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD), koordinasi dengan Komisi Informasi, serta usulan dari anggota Pansus mengenai materi muatan Ranperda KIP.
Ketua Pansus DPRD Wajo, Amran, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Ranperda KIP menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa.
“Penyempurnaan Ranperda KIP diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas, baik di tingkat pemda maupun desa. Ini menjadi landasan agar pelayanan informasi publik makin terbuka dan mudah diakses masyarakat,” ujar Amran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, mulai dari unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMD, insan pers, organisasi pemuda, ormas, hingga LSM.
“Saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, desa, BUMD, insan pers, organisasi pemuda, ormas dan LSM atas masukan serta sarannya dalam pembahasan Ranperda KIP ini,” tambah Ketua Partai Gelora Wajo tersebut.
Pembahasan dihadiri oleh anggota Pansus DPRD Wajo, yakni Mustaring, Junaidi Muhammad, Farhan Pradana, Dirga Dwi Putra, dan H. Ambo Dalle. Dari pihak pemerintah daerah turut hadir jajaran Dinas Kominfo—mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala bidang—serta Kepala Bagian Hukum Setda Wajo.
Pansus menjadwalkan pembahasan lanjutan untuk memastikan Ranperda KIP yang dihasilkan komprehensif dan siap menjadi dasar penguatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wajo. (adv)
