BugisPos | Maros — Pemerintah Kabupaten Maros akan melaksanakan pekerjaan pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, pada tanggal 2 Desember mendatang. Tindakan ini diambil setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai memiliki potensi membahayakan warga sekitar.
Menurut Bupati Maros, Chaidir Syam, langkah awal penanganan masalah jembatan adalah membersihkan seluruh sisa bangunan sebelum memasuki tahap konstruksi ulang. “Kalau tidak dibersihkan, banyak hal bisa terjadi. Siapa yang mau tanggung jawab kalau masih ada warga menggunakan jembatan yang rawan?” ujarnya yang dikutip pada Senin (01/12/2025).
Chaidir menjelaskan bahwa material jembatan yang dibiarkan bisa menghambat aliran sungai, terutama jika tersangkut pohon besar saat hujan deras. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya banjir di wilayah sekitar. “Kami harap warga memahami alur kerjanya. Setelah pembersihan, barulah fondasi dibangun,” tambahnya.
Mantan Ketua DPRD Maros itu juga mengungkapkan bahwa sempat ada usulan untuk membangun jembatan darurat, namun usulan tersebut ditolak karena faktor keamanan. “Masih ada akses lain lewat Allatengae dan Tanralili. Siapa yang menjamin keamanan jembatan darurat? Kami utamakan keselamatan warga,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa penyeberangan di malam hari akan sangat berisiko jika menggunakan fasilitas darurat.
Untuk kebutuhan pendidikan, Pemkab Maros kini sedang memetakan sekolah terdekat. Siswa yang terdampak akibat ambruknya jembatan akan dipindahkan sementara agar tidak perlu melintasi area jembatan yang rawan.
Chaidir menyampaikan bahwa rekonstruksi Jembatan Haji Bohari membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Pembangunan akan dimulai dari pekerjaan fondasi pada tahun 2026 melalui skema multiyears dan diperkirakan selesai dalam waktu 3–4 tahun. Pemkab juga telah mengusulkan dukungan anggaran ke pemerintah pusat. “Semoga bisa diintervensi karena jembatan ini vital untuk akses anak sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menyebutkan bahwa pembongkaran material yang tersisa sangat penting untuk mencegah hambatan aliran sungai dan potensi kecelakaan. “Risiko kecelakaan sangat besar jika masyarakat masih nekat melewati jembatan yang sudah ambruk,” katanya.
Alif menambahkan bahwa anggaran penanganan awal pada tahun 2026 sebesar Rp3 miliar sudah disiapkan. Sisanya akan dibangun bertahap sambil menunggu bantuan dari pemerintah pusat. “Proposal permohonan bantuan sudah diajukan. Mudah-mudahan ada hasil baik dari Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.
