Bugispos.com, Sulbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital dengan menyelenggarakan Rapat Reviu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian ini difokuskan pada evaluasi Kebijakan Internal (Indikator 1-10) dan Layanan SPBE (Indikator 38).
Rapat dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, dan dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tampak hadir antara lain Kepala Diskominfo-SP Ishaq Yunus, Inspektur Inspektorat Sakaria, Kepala BKPSDM Bambang Suparni, serta perwakilan dari Bapperida, BPKAD, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi, 16 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Litha Febriani menekankan pentingnya amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengimplementasikan sistem yang terintegrasi untuk mencapai beberapa tujuan utama:
- Menyelaraskan kebijakan dengan praktik pelayanan di lapangan.
- Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik secara digital.
- Menemukan solusi konkret atas kendala implementasi.
“Dengan SPBE, kita dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan,” ujar Litha.
Sejalan dengan itu, Kepala Diskominfo-SP, Dr. Ishaq Yunus, menyoroti peran strategis SPBE dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik. “Layanan SPBE adalah aspek krusial. Melalui rapat ini, kami menargetkan adanya peningkatan kualitas layanan yang signifikan demi menaikkan nilai Indeks SPBE Kabupaten Mamuju Tengah,” jelasnya.
Rapat ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Mamuju Tengah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas SPBE demi memberikan pelayanan publik yang lebih prima, cepat, dan transparan bagi seluruh masyarakat.(*)
