Advertorial

Pemkab Wajo Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kepatuhan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

×

Pemkab Wajo Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kepatuhan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR, BUGISPOS.com – Pemerintah Kabupaten Wajo kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Wajo, dr H Baso Rahmanuddin, bersama Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi, pada kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 serta Penandatanganan Berita Acara Penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 terkait kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2025).

Wakil Bupati Wajo dr H Baso Rahmanuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pajak dan retribusi,” ujar Baso Rahmanuddin.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bagi seluruh perangkat daerah guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H Firmansyah Perkesi, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, kepatuhan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan kunci penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan akuntabel,” kata Firmansyah.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Wajo berharap koordinasi dan kerja sama dengan BPK terus terjalin dengan baik, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Wajo.