Advertorial

Perkuat Sinergi Eksekutif–Legislatif, Bupati Wajo Hadiri Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD

414
×

Perkuat Sinergi Eksekutif–Legislatif, Bupati Wajo Hadiri Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

BugisPos, Makassar – Bupati Wajo, H. Andi Rosman, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu (21/12/2025).

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta pemahaman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pendalaman materi yang mencakup berbagai topik strategis, di antaranya tugas dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan, proses legislasi dalam pembentukan peraturan daerah dan kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta komunikasi dan hubungan masyarakat guna membangun sinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bupati Wajo, H. Andi Rosman, menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja anggota DPRD, sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal dan profesional.

“Melalui Bimtek ini diharapkan pimpinan dan anggota DPRD semakin memahami peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah serta mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Wajo,” ujar Bupati.

Pemerintah Kabupaten Wajo terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.