WAJO, BUGISPOS.com – Ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. Firmansyah Perkesi, menyerap beragam aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Selasa (27/1/2026). Kehadiran legislator Partai Gerindra dua periode itu disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan persoalan lingkungan hingga kebutuhan infrastruktur dasar.
Dalam dialog terbuka tersebut, persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu keluhan utama warga. Terbatasnya armada pengangkut sampah dinilai menyebabkan penumpukan limbah rumah tangga di sejumlah titik permukiman.
Lurah Atakkae, Ishak, menyampaikan bahwa jumlah armada yang tersedia saat ini belum sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.
“Kami membutuhkan tambahan minimal dua unit motor sampah. Armada yang ada sekarang sudah tidak sanggup meng-cover seluruh wilayah Kelurahan Atakkae yang jumlah penduduknya sudah lebih dari 8.000 jiwa,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, warga juga mengeluhkan masalah banjir yang kerap terjadi di kawasan Hunian Serikaya serta distribusi air bersih PDAM yang belum optimal. Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat, terutama saat musim hujan.
Aspirasi lain yang disampaikan meliputi pemasangan paving block di lapangan, kelanjutan pembangunan jalan lingkungan, penambahan lampu penerangan jalan, pengadaan kursi untuk kegiatan posyandu, hingga usulan kenaikan insentif bagi para ketua RT.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, H. Firmansyah Perkesi menyatakan seluruh aspirasi warga telah dicatat untuk kemudian diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Ia mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah, namun menegaskan hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus jujur bahwa kemampuan APBD terbatas. Karena itu, yang akan kita dorong terlebih dahulu adalah program-program yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Firmansyah.
Sebagai Ketua DPRD Wajo, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga agar dapat masuk dalam prioritas pemerintah daerah dan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Apa yang paling dibutuhkan masyarakat Atakkae, itu yang akan saya kawal. Reses ini adalah ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung kebutuhannya, dan itu menjadi tanggung jawab kami di DPRD untuk memperjuangkannya,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. (Advertorial/Humas DPRD Wajo)
