WAJO, BUGISPOS.com — Tekanan fiskal daerah menjadi isu sentral dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tempe yang digelar di Gedung Cendrawasih, Sabtu, 21 Februari 2026. Di tengah ruang anggaran yang kian terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo mendorong lahirnya program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, hadir bersama dua legislator dari Daerah Pemilihan I Tempe, Sudirman Meru dan Fery Surachmat. Forum perencanaan tahunan itu dibuka oleh Andi Rosman dan dihadiri Wakil Bupati Baso Rahmanuddin, jajaran kepala OPD, camat, serta lurah se-Kecamatan Tempe.
Dalam forum tersebut, Fery Surachmat menyoroti kondisi keuangan daerah yang menurutnya menuntut perubahan cara pandang dalam menyusun program. Efisiensi dan pemotongan anggaran, kata dia, harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian daerah.
“Setiap kelurahan harus lebih selektif dalam menyusun program kerja. Keterbatasan anggaran bukan penghalang, melainkan peluang untuk melahirkan program yang benar-benar produktif dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” ujar politikus PKB itu.
Ia juga menyinggung banyaknya aset daerah yang belum dikelola secara optimal. Optimalisasi aset pasif, menurutnya, bisa menjadi langkah strategis untuk menambah kapasitas fiskal sekaligus memperluas ruang gerak pembangunan.
Sementara itu, Sudirman Meru mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), alokasi anggaran untuk Kecamatan Tempe pada 2026 mencapai sekitar Rp5,6 miliar, dengan Rp4,1 miliar di antaranya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, dan penerangan jalan tetap menjadi prioritas. Tempe sebagai etalase Kabupaten Wajo harus menunjukkan wajah pelayanan publik yang baik,” kata politikus PAN tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program Jumat Bersih. Pada 2026, pemerintah berencana menghadirkan 10 unit mobil sampah baru untuk memperkuat layanan persampahan dan menjaga estetika kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Firmansyah Perkesi menegaskan, dalam situasi fiskal yang menantang, fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif menjadi semakin penting. DPRD, kata dia, akan memastikan setiap usulan yang muncul dari Musrenbang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar formalitas administratif.
“Kehadiran kami adalah bentuk tanggung jawab konstitusional. Setiap usulan warga Tempe harus diperjuangkan secara serius dalam pembahasan anggaran agar menghasilkan program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang Kecamatan Tempe menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 2026, sekaligus arena sinkronisasi antara aspirasi warga dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. (Adv)
