Bugispos, Mamuju – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025, yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026, di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, bersama jajaran, dengan fokus pada pemaparan capaian strategis serta indikator kinerja pengadaan.
Penyampaian capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Biro PBJ menekankan bahwa penguatan sistem pengadaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan nilai manfaat pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Biro PBJ menguraikan berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk optimalisasi implementasi pengadaan berbasis elektronik, peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, serta penguatan tata kelola melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Capaian MCSP tahun 2025 menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil dari konsolidasi sistem, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi proses bisnis pengadaan yang semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi.
“Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis dalam memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus berbasis data, risiko, serta prinsip value for money,” ujarnya.
Melalui forum ini, Biro PBJ juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong akselerasi pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran di Provinsi Sulawesi Barat. (*)
