BugisPos, Wajo – Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek kawasan wisata Bangsalae, Rabu (6/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Wajo itu membahas monitoring pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus perencanaan program tahun 2026.
Sejumlah pihak hadir dalam rapat tersebut, mulai dari Plt Kepala Dispora Wajo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bangsalae, hingga konsultan perencana dan pengawas proyek.
Ketua Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan konsep awal pembangunan.
“Rapat ini penting agar kami mendapatkan penjelasan yang utuh. Dengan begitu, kami bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas berbagai sorotan terhadap proyek Bangsalae,” ujarnya.
Ia menegaskan, aspek estetika dan manfaat kawasan wisata harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Dispora Wajo, M. Taufik Razak, menjelaskan pembangunan kawasan wisata Bangsalae dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya, total kebutuhan anggaran proyek sesuai rencana awal mencapai sekitar Rp20 miliar. Namun, pada tahun sebelumnya hanya tersedia Rp3,5 miliar dan tahun 2025 dialokasikan sekitar Rp6,8 miliar.
“Pekerjaan dilakukan bertahap dan diharapkan dapat rampung pada tahap kedua,” katanya.
Ia juga menyebut pihaknya tengah melakukan penyesuaian desain agar lebih realistis dengan kondisi lapangan dan kemampuan anggaran daerah.
Selain itu, Taufik mengakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek, termasuk pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang belum terselesaikan sepenuhnya. Meski progres pekerjaan berjalan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda akibat keterlambatan.
Rencana awal pembangunan kawasan Bangsalae diketahui mencakup berbagai fasilitas, seperti kolam renang, masjid, penginapan, balai pertemuan, kios, hingga koperasi.
Namun, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah disebut akan memprioritaskan pembangunan fasilitas utama seperti kolam renang dan lapangan futsal.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Fery Surachmat, meminta agar perencanaan proyek dilakukan lebih matang agar tidak menimbulkan persoalan konstruksi di kemudian hari.
“Dengan anggaran yang cukup besar, proyek ini semestinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap PAD,” tegasnya.
Fery juga menyoroti status kawasan Bangsalae yang sebelumnya merupakan wilayah pelabuhan sehingga perlu dipastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan sektor lain.
Menanggapi hal tersebut, PPK Proyek Bangsalae, Yasser, memastikan seluruh dokumen legalitas proyek telah dipenuhi.
Ia menyebut telah ada dokumen serah terima aset dari Dinas Perikanan ke Dispora, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga studi kelayakan alih fungsi kawasan dari PPI menjadi kawasan wisata.
