Bugispos, Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja tim evaluasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (23/06/2026).
Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan. Langkah ini sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor DKP Provinsi Sulawesi Barat.
Kedatangan tim evaluasi disambut langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., bersama jajaran Kasubag Keuangan dan Aset. Fokus utama dalam diskusi adalah memetakan potensi sekaligus mencari solusi atas tantangan dalam mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan terhadap kas daerah.
Selaras dengan Program PANCA DAYA
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Keduanya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan program PANCA DAYA, dengan poin utama yakni “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
Melalui program tersebut, pemerintah provinsi berkomitmen untuk tidak hanya sekadar memungut retribusi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan aset daerah, khususnya di pelabuhan perikanan, mampu menstimulasi ekonomi masyarakat pesisir secara luas dan berkelanjutan.
Transformasi Fasilitas untuk Efisiensi Retribusi
Dalam evaluasi tersebut, Bapenda menyoroti urgensi pembenahan infrastruktur sebagai kunci peningkatan PAD. Salah satu poin krusial adalah saran perbaikan fasilitas pengolahan air bersih dan air galon di Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Mamuju.
“Optimalisasi fasilitas bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi. Ketika layanan air bersih di pelabuhan memadai, nelayan dan pelaku usaha akan lebih nyaman beroperasi. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan dan volume transaksi retribusi,” jelas perwakilan tim Bapenda.
Selain perbaikan fasilitas, pihak Bapenda juga mendorong peninjauan kembali regulasi terkait retribusi parkir di Pelabuhan Perikanan Kasiwa. Langkah ini penting dilakukan agar kebijakan retribusi tetap relevan dengan dinamika lapangan, kompetitif bagi pengguna, namun tetap memiliki landasan hukum yang kuat dan akuntabel.
Komitmen Pelayanan Prima
Menanggapi masukan tersebut, Kepala DKP Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan langkah-langkah konkret. Menurutnya, pembenahan ini adalah bagian dari upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh saran dari Bapenda. Optimalisasi fasilitas di Pelabuhan Kasiwa akan segera menjadi prioritas kami,” tegas Safaruddin.
Ia menekankan, peningkatan pelayanan yang maksimal tidak hanya berdampak pada tertibnya retribusi, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha perikanan di wilayah Sulawesi Barat.
“Dengan fasilitas yang baik, operasional nelayan menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya, ekonomi daerah kita akan semakin tangguh,” pungkasnya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi sektor-sektor lain di lingkungan Pemprov Sulbar untuk terus berinovasi dalam mengelola aset daerah, demi mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (*)
