Bugispos, Mamuju – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat mematangkan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dengan mengusulkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan pembentukan regulasi daerah dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Kerja Bapemperda di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Habsi Wahid, serta dihadiri anggota Bapemperda Mulyadi Bintaha dan Muh. Qadafi, perwakilan OPD terkait, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, dan jajaran staf Sekretariat DPRD Sulbar.
Sebanyak 10 Ranperda yang diusulkan mencakup program lanjutan dari tahun 2026 serta beberapa usulan baru untuk tahun anggaran 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tahapan krusial untuk memfinalisasi usulan program legislasi daerah sebelum diajukan ke Rapat Paripurna.
“Kami memfinalisasi Propemperda 2027 dengan mengusulkan 10 Ranperda dari OPD. Sebagian merupakan kelanjutan dari tahun 2026, dan sebagian lagi merupakan usulan baru untuk tahun 2027,” ungkap Habsi.
Ia mengapresiasi kesiapan seluruh OPD terkait dalam menyelesaikan rancangan regulasi beserta Naskah Akademiknya (NA). Kelengkapan dokumen teknis ini menjadi syarat mutlak agar setiap Ranperda dapat diproses sesuai mekanisme perundang-undangan.
“Seluruh OPD telah sepakat dan siap melengkapi naskah akademiknya. Dengan kesiapan ini, insyaallah konsep Propemperda 2027 dapat kita setujui bersama pada Rapat Paripurna mendatang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Habsi menekankan bahwa penyusunan Propemperda bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah koordinasi strategis antara DPRD dan Pemprov Sulbar untuk membangun payung hukum yang kuat bagi pembangunan daerah.
Melalui pembahasan mendalam, setiap Ranperda dipastikan memiliki urgensi substansi, landasan akademis yang kokoh, serta daya dukung yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Sulawesi Barat.
Sinergi yang erat antara DPRD dan Pemprov Sulbar diharapkan mampu melahirkan regulasi berkualitas yang tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.(*)
br
br
br
br
br
br