Bugispos, Mamuju – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A-PMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum layanan gelar kasus kekerasan dan eksploitasi anak pada Jumat (13/11/2026).
Forum strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Dinsos P3A-PMD Sulbar, Hj. Darmawati, S.Pi., M.M. Dalam arahannya, ia menyoroti situasi kekerasan terhadap anak di Sulawesi Barat yang dinilainya sudah memasuki fase darurat dan mengkhawatirkan.
Darmawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap ragam kasus yang kian kompleks, mulai dari kekerasan seksual di lingkungan keluarga seperti Is oleh ayah kandung maupun sambung, hingga praktik eksploitasi anak di jalanan dan tempat hiburan malam.
“Akhir-akhir ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mengkhawatirkan. Bisa dikatakan kita sudah berada dalam kondisi darurat kekerasan anak. Indikatornya jelas, pihak-pihak terdekat yang seharusnya melindungi dan menjaga marwah anak justru menjadi pelaku tindakan yang tidak dapat dimaafkan,” tegas Darmawati di hadapan para peserta forum.
Ia memaparkan sejumlah kasus krusial yang menjadi fokus utama dalam bedah perkara kali ini. Kasus tersebut meliputi tindak asusila oleh ayah kandung hingga korban hamil, insiden penyanderaan anak di Polewali Mandar (Polman) yang sempat viral, serta kasus berulang yang melibatkan seorang anak di bawah umur di Mamuju.
Menurut Darmawati, penyelesaian kasus kerap terlihat tuntas di tingkat UPTD, namun kembali berulang di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh bersama lintas instansi, mulai dari kepolisian, Kementerian Hukum, hingga organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU.
Menanggapi pertanyaan publik dan media mengenai tren kenaikan angka laporan kekerasan, Darmawati memandangnya dari sisi positif. Baginya, lonjakan laporan mencerminkan meningkatnya kesadaran serta keberanian masyarakat untuk bersuara.
“Jika laporan sedikit, kondisinya ibarat fenomena gunung es banyak korban di bawah permukaan yang memilih diam karena takut atau malu. Justru ketika masyarakat berani melapor, hal itu patut disyukuri karena menjadi sarana edukasi sekaligus memantik keberanian bagi korban lainnya,” ujarnya.
Selain kekerasan di ranah domestik, forum ini turut menyoroti maraknya eksploitasi anak secara terkoordinasi di ruang publik, seperti anak-anak yang mengemis di persimpangan lampu merah hingga larut malam. Darmawati juga memberi perhatian serius terhadap fenomena anak usia sekolah yang dipekerjakan di tempat hiburan malam.
Guna merespons kondisi tersebut, ia mendorong pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat daerah secara masif. Satgas ini diharapkan mampu menjalankan fungsi penertiban sekaligus memberikan pendampingan psikologis secara berkelanjutan bagi para korban.
Upaya ini juga menjadi ujian penting bagi komitmen enam kabupaten di Sulawesi Barat dalam mempertahankan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagai fondasi utama sebelum Sulawesi Barat melangkah menuju predikat Provinsi Layak Anak.
Melalui forum gelar kasus ini, Darmawati berharap seluruh pemangku kepentingan lintas sektor dapat merumuskan langkah konkret dan memperkuat sinergi, sehingga penanganan setiap kasus kekerasan anak dapat berjalan tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan.(*)
br
br
br
br
br
br