Palopo, BugisPos – Solar subsidi yang semestinya disalurkan untuk kepentingan masyarakat justru diduga menjadi ladang pungutan di SPBU 74.919.98 Padang Alipan, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Praktik yang dilaporkan LSM Progress itu diduga berlangsung melalui pungutan tambahan setiap kali konsumen mengisi bahan bakar minyak (BBM).
Dugaan tersebut kini dibawa ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Progress secara resmi melayangkan pengaduan kepada Polres Palopo melalui surat bernomor 044/LP/LSM-PROGRESS/DPP/XI/2026 tertanggal 12 November 2026.
Dalam laporan yang ditandatangani Koordinator Investigasi DPP Sulsel LSM Progress, Ahmad, disebutkan adanya dugaan pungutan berkedok biaya nosel terhadap konsumen yang membeli BBM subsidi.
Modus yang dilaporkan terbilang mencolok. Setiap pengisian solar subsidi menggunakan jeriken berkapasitas 30 liter diduga dikenakan pungutan Rp25 ribu oleh oknum petugas SPBU.
Tak hanya pembeli menggunakan jeriken. Kendaraan roda empat maupun roda enam yang mengisi solar subsidi juga diduga dibebani pungutan Rp30 ribu setiap pengisian.
Sementara untuk Pertalite, pungutan yang dilaporkan berkisar Rp5 ribu untuk jeriken 10 liter. Adapun jeriken berkapasitas 30 liter diduga dikenakan biaya Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pungutan tambahan. Ada pertanyaan lebih besar mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi, transparansi pelayanan SPBU, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang seharusnya melayani konsumen.
LSM Progress meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penerimaan laporan administratif. Polres Palopo didesak menelusuri siapa yang memungut uang, atas dasar apa pungutan dilakukan, ke mana aliran uang tersebut, serta apakah praktik itu berlangsung secara individual atau melibatkan pihak lain.
Sebab, apabila setiap pengisian BBM dibebani tarif tambahan di luar ketentuan resmi, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang terus dirugikan. Subsidi negara yang seharusnya meringankan beban rakyat justru terancam menjadi objek pungutan.
Laporan tersebut ditujukan kepada Kapolres Palopo melalui Kasat Reskrim. LSM Progress juga meneruskan tembusan kepada Kapolda Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Patra Niaga.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum dan Pertamina. Apakah dugaan pungutan tersebut benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sejak kapan praktik itu berlangsung?
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar pemeriksaan formalitas. Sebab, SPBU bukan tempat untuk memungut biaya sesuka hati, apalagi terhadap BBM yang mendapat subsidi dari uang negara.
br
br
br
br
br
br