BugisPos | Maros — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali meraih prestasi membanggakan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam seremoni di Makassar, Kamis (29/6).
Raihan WTP kali ini menjadi yang ke-15 bagi Pemkab Maros, sekaligus menandai keberhasilan meraih opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah.
“Kita bersyukur atas WTP ke-13 secara berturut-turut ini. Harapan kita ke depan, pengelolaan keuangan bisa semakin baik dan transparan,” ujar Chaidir.
Meski demikian, Chaidir mengakui bahwa BPK masih memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah terkait persoalan aset pertanian yang saat ini telah ditangani oleh pihak kepolisian. “Ada aset pertanian yang sudah masuk ranah pidana dan kini ditangani Polda. Masalah itu sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Maros akan fokus pada penyempurnaan tata kelola administrasi dan penganggaran. Chaidir juga menekankan bahwa proses evaluasi untuk memperoleh opini WTP dari BPK semakin ketat dari tahun ke tahun.
“Seleksi WTP dari tahun ke tahun makin ketat. Ini jadi pelajaran penting. Kita akan benahi SOP dan segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” jelas mantan Ketua DPRD Maros yang juga merupakan alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin ini.
Chaidir menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ini adalah hasil kolaborasi dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Pemkab Maros semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
