BugisPos | Maros — Bupati Maros, Chaidir Syam, merespons desakan untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan menyusul kritik yang dilontarkan DPRD Maros dan Forum Transisi PAUD-SD. Desakan ini muncul terkait lemahnya implementasi kebijakan daerah tentang transisi PAUD ke pendidikan dasar.
Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, bersama Ketua Forum Transisi PAUD-SD Maros, Fitriani, sebelumnya menyoroti belum diterapkannya syarat ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari TK sebagai bagian dari proses pendaftaran masuk SD.
Chaidir mengakui adanya kesalahan pada level pelaksana. Ia menyebut Dinas Pendidikan lalai menyesuaikan sistem lokal dengan regulasi nasional, meskipun surat edaran terkait kebijakan tersebut sudah dikeluarkan di tingkat daerah. “Secara nasional memang sistemnya belum digunakan, tetapi kita di daerah sudah punya edaran sendiri. Seharusnya itu sudah disiapkan. Ini jelas bentuk keteledoran dari Dinas Pendidikan,” tegas Chaidir, Rabu (18/6/2025).
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kemajuan yang dicapai Dinas Pendidikan, khususnya dalam peningkatan literasi. Namun ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. “Dalam hal literasi ada kemajuan, tapi kita tetap harus mengevaluasi kinerja secara menyeluruh, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi,” ujarnya.
Terkait evaluasi pejabat, Chaidir mengungkapkan bahwa proses job fit terhadap Kepala Dinas Pendidikan telah dilakukan dan kini tengah menunggu hasilnya. “Evaluasi sudah kita lakukan melalui job fit. Saat ini kami masih menunggu hasilnya,” kata mantan Ketua DPRD Maros tersebut.
Setelah hasil evaluasi keluar, Pemkab Maros berencana mengajukan permohonan rekomendasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jika memang diperlukan pergantian jabatan. “Kita tunggu hasil job fit minggu depan. Setelah itu, kita akan menyurat ke Menpan dan Kemendagri. Kalau rekomendasi keluar, baru dilakukan pergeseran,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.
