BugisPos.com, Tator – Dalam langkah strategis menuju kemandirian ekonomi, Lembang Ke’pe’ Tinoring, Mengkendek, Tana Toraja, menggelar musyawarah penting guna memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 22 September 2025, ini menjadi tonggak awal bagi BUMDes untuk fokus pada program ketahanan pangan, terutama melalui sektor peternakan dan pertanian.
Alexsander Laso’, Kepala Lembang Ke’pe’ Tinoring, menjelaskan bahwa BUMDes telah beroperasi selama satu bulan, dikelola oleh tiga pengurus inti: ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Saya sebagai kepala lembang bertindak sebagai pembina, sementara BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) mengawasi jalannya usaha,” ujarnya.
Dengan alokasi dana desa sebesar Rp200.000.000, BUMDes memprioritaskan dua sektor utama. Sebanyak Rp130.000.000 dialokasikan untuk usaha ternak itik petelur, sementara sisa Rp70.000.000 akan digunakan untuk pengadaan bibit palawija bagi kelompok tani.
“Dana ini akan disalurkan dalam bentuk barang, bukan uang tunai, agar penggunaannya lebih tepat sasaran,” kata Alexsander.
Tantangan dan Harapan Pengelola Usaha Itik
Devin, pengelola unit usaha itik petelur, mengakui bahwa ia dan timnya masih dalam tahap belajar. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka.
“Kami terus berusaha mengembangkan usaha ini. Kami belajar dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan pendampingan dari penyedia bibit,” tutur Devin.
Untuk meminimalisir risiko, mereka sengaja membeli itik yang sudah mendekati masa bertelur. Devin menjelaskan, itik-itik ini membutuhkan perawatan khusus, seperti menjaga kandang agar tetap kering dengan sekam padi, serta pemberian pakan dan vitamin khusus secara teratur.
“Harapan kami, usaha ini bisa sukses dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” imbuhnya penuh harap.
Infrastruktur dan Pertanian Masih Jadi Isu Utama
Selain fokus pada BUMDes, Alexsander juga menyinggung masalah infrastruktur yang masih menjadi prioritas utama. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan masih terbatas, terutama untuk perbaikan jalan.
“Jalan di beberapa titik seperti Buntu Lesen dan Pangra’ta’ Palanta masih belum mulus. Meski sudah diusulkan, perbaikannya terhambat karena status jalan tersebut adalah jalan daerah atau kecamatan,” jelasnya.
Alexsander juga menyoroti kendala pertanian, khususnya ketersediaan traktor.
“Banyak traktor di sini, tapi kebanyakan milik pribadi dan tidak disewakan. Akibatnya, dua hamparan sawah di Gantungan dan Awa’ Pao sering terlambat tanam karena kesulitan pengolahan lahan,” keluhnya.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah nyata Lembang Ke’pe’ Tinoring untuk terus maju, menciptakan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian pangan di wilayahnya.
