BugisPos | Maros – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun ini diperkirakan berkurang sekitar Rp10 miliar. Penyebabnya, kebijakan Kementerian Perumahan yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, menyebut ada 2.400 dokumen yang digratiskan. “Sekitar Rp10 miliar berpotensi hilang karena adanya kebijakan tersebut,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Meski begitu, Ferdi menegaskan kinerja pajak tahun ini tetap menunjukkan tren positif. Hingga Agustus, penerimaan pajak telah mencapai Rp121 miliar, naik Rp16 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp105 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi PAD Maros sampai akhir Agustus tercatat Rp191 miliar, atau 55,81 persen dari target Rp342 miliar.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengakui masih ada sektor yang belum optimal.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru Rp12,3 miliar atau 30,39 persen dari target Rp40,5 miliar. BPHTB juga baru terkumpul Rp25,7 miliar atau 41,52 persen dari target Rp62 miliar.
Untuk pajak perhotelan, realisasi mencapai Rp1,9 miliar atau 55,74 persen dari target Rp3,5 miliar.
Sementara retribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Dinas Pertanian baru Rp15 juta dari target Rp100 juta, dan retribusi di Dinas Perikanan Rp580 juta atau 64,47 persen dari target Rp900 juta.
Sektor pariwisata yang diharapkan menjadi penopang PAD justru masih rendah. Hingga Agustus, kontribusinya baru Rp1,9 miliar atau 21,30 persen dari target Rp9 miliar.
Meski demikian, ada sektor dengan capaian tinggi. RSUD dr. La Palaloi berhasil mengumpulkan Rp47,2 miliar atau 85 persen dari target Rp55 miliar.
Dinas Kesehatan menyumbang Rp17,3 miliar atau 63 persen dari target Rp27,2 miliar, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat Rp155 juta atau 89 persen dari target Rp175 juta.
Davied menilai lesunya sektor pariwisata dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara untuk alsintan (alat dan mesin pertanian), kondisinya disebut sudah tidak lagi produktif.
“Biaya pemeliharaan lebih besar dibanding peluang pendapatan. Bahkan Bupati sudah menyarankan agar alsintan tidak produktif dihapuskan dari sumber pendapatan,” jelasnya.
Kendati hingga Agustus realisasi PAD baru menyentuh 55 persen, Davied tetap optimistis target akhir tahun bisa tercapai.
“Biasanya PBB di triwulan IV baru tinggi akselerasinya. Tahun sebelumnya juga bisa tembus 98 persen,” tegasnya.
