WAJO, BUGISPOS.com — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sabbangparu dan Pammana, Minggu (22/2/2026). Kehadiran para legislator ini disebut sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Anggota DPRD Dapil VI yang hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Wajo Andi Merly Iswita, Ketua Komisi I Amshar A Timbang, Rahman Rahim, Fery Saputra, Andi Muh Akbar, dan Alif Kurniawan. Mereka mengikuti jalannya forum yang menjadi ruang penyampaian usulan prioritas pembangunan dari desa dan kelurahan.
Musrenbang tersebut dibuka oleh Bupati Wajo Andi Rosman dan dihadiri Wakil Bupati Wajo dr Baso Rahmanuddin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo Fatmawati, Wakil Ketua TP PKK Andi Hidayati Burhanuddin, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Wakil Ketua DPRD Wajo Andi Merly Iswita mengatakan, Musrenbang merupakan forum strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah.
“Melalui Musrenbang ini, kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Setiap usulan yang disampaikan akan kami kawal dalam pembahasan dan penganggaran di DPRD, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Wajo Amshar A Timbang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurut dia, usulan prioritas masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, melainkan harus diupayakan terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Karena itu, aspirasi yang muncul dalam Musrenbang menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Amshar.
Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang menjembatani kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dengan kebijakan pembangunan kabupaten. Forum ini juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.
