BugisPos, Makassar – Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma mengapresiasi langkah cepat Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar yang berhasil menangkap enam oknum (debt collector) pelaku perampasan paksa mobil milik seorang ibu di Jalan Dr. Ratulangi, Kota Makassar pada Kamis (5/11/2026) lalu.
Meski mengapresiasi penangkapan para pelaku di lapangan, Farid menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti sampai di situ. Ia mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolrestabes Makassar untuk menutup keran serta memutus mata rantai praktik premanisme berkedok penagihan utang agar tidak terus meneror masyarakat.
“Kami mengapresiasi kinerja cepat Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar yang mengamankan keenam pelaku. Namun, Kapolda dan Kapolrestabes harus menutup keran ruang gerak debt collector agar ada efek jera dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang mengalami trauma, depresi, penganiayaan, bahkan hingga berujung hilangnya nyawa,” ujar Farid Mamma dalam keterangannya di Makassar, Rabu (18/11/2026).
Menurut Farid, hubungan antara perusahaan pembiayaan (finance) dengan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan, bukan pidana. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, hal tersebut masuk dalam ranah wanprestasi perdata meskipun pihak perusahaan telah menerbitkan surat peringatan.
Ia menekankan bahwa aturan baku atau standar operasional yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan hanya berlaku secara internal, sehingga tidak boleh menabrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hukum positif yang berlaku.
“Perusahaan finance maupun pihak ketiga tidak berhak menarik paksa kendaraan nasabah di jalan karena perkara ini belum diputus pengadilan. Kecuali jika nasabah terbukti mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan ke pihak lain secara melawan hukum, itu pun kepolisian yang berwenang memprosesnya, bukan eksekutor internal finance,” tegasnya.
Farid menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi objek jaminan wajib diajukan melalui permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri apabila debitur keberatan menyerahkan kendaraannya secara sukarela.
Terlebih kata Farid Mamma, banyak nasabah yang sering kali tidak membaca secara utuh klausul perjanjian baku yang disodorkan sejak awal.
“Tindakan enam pelaku yang menghentikan paksa mobil korban berinisial EAS yang tengah bersama anak balitanya, melakukan perusakan, serta membawa kabur kendaraan berikut perhiasan emas seberat 15 gram dan dokumen penting jelas masuk kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemerasan, hingga pencurian sesuai Pasal 479, Pasal 482, dan Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Farid.
Selain meminta penyidik menelusuri surat kuasa pelaku guna menjerat manajemen perusahaan finance melalui Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Farid juga memperingatkan penyidik agar tidak menutup perkara ini melalui jalur perdamaian.
“Kalaupun ke depan ada upaya perdamaian, secara hukum perdamaian tidak membatalkan atau menghapuskan suatu tindak pidana, sifatnya hanya meringankan. Penyidik tidak bisa serta-merta membiarkan perkara ini berhenti hanya karena berdamai, sebab perbuatan yang sama pasti akan berulang kembali,” tambahnya.
Ia turut meminta aparat menerapkan perlindungan maksimal bagi korban perempuan dan anak berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW), serta Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Di sisi lain, PUKAT Sulsel meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak tegas sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
“Perusahaan finance tidak boleh cuci tangan dengan berlindung di balik pihak ketiga. OJK harus bertindak tegas dengan mencabut izin operasional perusahaan pembiayaan yang membiarkan debt collector-nya bertindak brutal, agar menjadi efek jera dan pelajaran berharga supaya kejadian serupa tidak pernah terulang kembali,” pungkasnya. (Ary/dzl)




br






br
br






br
br
br