Bugispos, Mamuju – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja guna mengevaluasi pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sekaligus mematangkan persiapan penyusunan Propemperda Tahun 2027, Selasa (6/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda H. Habsi Wahid. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan H. Sahrin Salatung, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Yulhabianto, jajaran OPD terkait, serta staf Sekretariat DPRD Sulbar.
Dalam forum tersebut, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulbar, Afrisal, mengapresiasi langkah Bapemperda dalam mengawal realisasi program legislasi daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan Propemperda tahun berjalan menjadi tolok ukur utama dalam menyusun target legislasi tahun berikutnya.
“Propemperda 2027 sangat bergantung pada realisasi tahun 2026. Ranperda yang belum selesai perlu kita prioritaskan agar segera rampung. Penyelesaian target legislasi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan indeks demokrasi di Sulawesi Barat,” tegas Afrisal.
Sementara itu, Ketua Bapemperda H. Habsi Wahid menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan sembilan Ranperda yang terdaftar dalam Propemperda 2026 berjalan secara optimal.
“Dari sembilan Ranperda, satu di antaranya telah resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Beberapa Ranperda lain masih dalam tahap pembahasan dan harmonisasi, sementara sisanya seperti Ranperda Pariwisata dan Ketenagakerjaan masih dalam proses pelimpahan ke Bapemperda,” ungkap Habsi.
Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul untuk mempercepat pemenuhan dokumen serta tahapan pembahasan agar target penyelesaian regulasi dapat tercapai sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kami berharap OPD terkait dapat bergerak lebih cepat. Penyelesaian regulasi ini sangat krusial untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkas Habsi.(*)
br
br
br
br
br
br